SuaraRiau.id - Sistem Pemilu proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya. Akan tetapi, mengacu pada dasar perolehan suara partai politik.
Dengan kata lain, meski rakyat memilih salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung.
Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi bakal diberikan kepada para calon yang diusung berdasarkan nomor urut.
Wakil Ketua Komisi II, Dr H Syamsurizal MM menanggapi perihal adanya isu kembalinya sistem Pemilu proporsional tertutup.
Isu tersebut menyeruak sejak dilakukannya uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya sistem proporsional tertutup peluang untuk masyarakat berpartisipasi politik.
"Sistem proporsional tertutup mengabaikan pendidikan politik yang sudah berjalan di masyarakat saat ini dengan sistem terbuka," kata Syamsurizal dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (4/1/2023).
Kemudian, lanjut dia, peluang untuk membesarkan partai menjadi sangat terbatas karena sempitnya mobilitas penduduk untuk pindah partai.
Syamsurizal mengungkapkan bahwa pada sisi lain, hal itu akan menambah peluang nepotisme di dalam partai yang dikuasai oleh pihak tertentu di dalam partai.
Ia juga menyampaikan, sistem proporsional tertutup menyusutkan kualitas anggota legislatif.
“Kualitas Anggota Legislatif kurang menjanjikan karena partai hanya diisi oleh orang-orang yang sudah lama bercokol di ruang-ruang tertentu,” jelas Ketua DPW PPP Riau itu.
Ditambah lagi bahwa Pemilu sistem proporsional tertutup menetapkan bahwa Penentu Kursi Anggota Parlemen diterapkan dengan Nomor Urut.
Hal tersebut berarti menutup peluang pihak nonpartai untuk ikut serta mencalegkan diri karena hampir mustahil mereka memperoleh posisi nomor urut yang relatif di atas atau nomor kecil.
Lebih lanjut, Syamsurizal menegaskan bahwa bawah sistem proporsional akan merubah perimbangan kualitas anggota legislatif hanya didominasi oleh pengurus partai.
"Kita ingin melihat putra putri terbaik bangsa untuk dapat ikut serta dalam kontestasi politik, berjuang dengan gagasan ideal dan kritis, berkolaborasi untuk memajukan bangsa," harapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ketum PBNU Gus Yahya: Sistem Proporsional Tertutup Kurangi Hak Langsung Pemilih
-
Keras! Fraksi PKB Singgung PDIP Soal Sistem Proporsional Tertutup: Disukai Partai yang Sedikit Otoriter
-
Adu Kuat PAN Vs Partai Ummat Berebut Suara Di Pemilu 2024, Siapa Unggul?
-
Ketimbang Buru-buru Sebut Nama, Partai Ummat Pilih Diskusi Dulu Kriteria Capres yang Dibutuhkan
-
Partai Ummat Enggan Buru-buru Menyatakan Dukungan Capres: Terlalu Pagi, Terlalu Dini
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Polda Riau Dorong Pertambangan Rakyat Kuansing Diaktifkan, Dubalang Jadi Penjaga Ketertiban
-
Gajah Tari 'Anak Angkat' Kapolda Riau Ditemukan Mati
-
Setelah Ikut "Pengusaha Muda BRILiaN, UMKM Healthcare Ini Bakal Segera Ekspansi Bisnis
-
Investasi SR023T3 & SR023T5 Lewat BRImo dan Dapatkan Cashback hingga Rp17 Juta!
-
Jadi Saksi Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel asal Pekanbaru