SuaraRiau.id - Polemik perkara dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) menjadi sorotan usai Bupati Meranti Muhammad Adil menyinggungnya di hadapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seiring dengan hal tersebut, Gubernur Riau Syamsuar meminta rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil migas diaktifkan kembali.
Menurut Syamsuar hal itu dasari dari temuan adanya perbedaan data perhitungan lifting dan produksi migas yang dibahas dalam rapat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (20/12/2022).
Diketahui, rapat tersebut dihadiri Kementerian ESDM, Kemenkeu, Pemprov Riau dan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Dulu ada rekonsiliasi data ke daerah secara rutin membahas lifting tersebut tiga bulan sekali. DBH juga begitu," terang Gubernur Syamsuar dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Dia mengungkapkan bahwa rekonsiliasi lifting migas ini bertujuan agar tercapai kesepahaman antara pusat dan daerah penghasil berkaitan dengan DBH.
Sehingga, lanjut Syamsuar, perbedaan data antara pusat dan daerah penghasil dapat dihindari.
"Jadi kita bisa bandingkan data dari provinsi, kabupaten dan bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dan Kemendagri," ucapnya.
Syamsuar menyebut saat ini lifting migas di tahun 2022 turun jadi 49 juta dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 66 juta untuk DBH migas se-Riau.
Ia pun menanyakan bagaimana prognosa lifting, apakah terhitung Juni atau September, atau sampai Desember.
"Jadi artinya kalau bulan Juni, barangkali kemungkinan ada lagi yang akan dibayar dari Kemenkeu, karena perhitungan 2023 ini menurut kami jauh kali kurangnya, artinya prognosa dari lifting ini sehingga sangat mempengaruhi," tegasnya
Seiring dengan itu, perbedaan data lifting minyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada tahun 2021 lifting turun jadi 1,1 juta dari sebelumnya 1,5 juta. Padahal, sebut Syamsuar, ada sumur minyak baru, jadi harusnya ada kenaikan angka dari 1,5 juta sebelumnya.
"Itu makanya tadi Pak Bupati (Meranti) memperjuangkan ini, karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara 2021 dan 2022," tambahnya
Hingga kini, rapat masih dilakukan lebih teknis. Sehingga ada kecocokan data antara pusat dan daerah untuk DBH migas oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Berita Terkait
-
Ribut-ribut Bupati Adil Berbuah Manis, Pemerintah Bakal Bayar Kekurangan DBH Meranti
-
Adil Singgung Kemiskinan Ekstrem, Kemenkeu Ungkap Ratusan Miliar Belum Dinikmati Warga Meranti, ke Mana Uangnya?
-
Bupati Meranti Manut Kemendagri, Perkara DBH Migas Mulai Temui Titik Terang
-
Kaltim Posisi Ke-4, 10 Daerah Ini Dapat ReJeki Nomplok karena Terima DBH Migas
-
Kemenkeu Balas Caci Maki Bupati Meranti, Ungkap Data Keuangan Terbaru
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Segini Besarannya
-
Ditangkap di Kampar, Kurir Sabu 9 Kg Dijanjikan Bayaran Rp90 Juta
-
Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase
-
Sungai Sail Meluap: 50 Warga Pekanbaru Terdampak Banjir, Air Capai Sepinggang
-
Kopdes Jadi Sasaran, Tiga Pria Ditangkap usai Bobol 9 Lokasi di Siak