SuaraRiau.id - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) mengajak Ombudsman Republik Indonesia untuk membahas upaya peningkatan kesejahteraan petani yang belum membaiknya harga tandan buah sawit (TBS) hingga saat ini.
"Ada lima tuntutan yang kami adukan ke Ombudsman Republik Indonesia," kata salah seorang petani asal Pasaman Barat Jasmir Sikumbang dikutip dari Antara, Selasa (13/9/2022).
Ia mengatakan kelima tuntutan itu adalah permintaan untuk menurunkan besaran pungutan ekspor CPO dan hanya dilakukan satu pintu, pembubaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tindak tegas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli TBS petani di bawah harga Dinas Perkebunan, penurunan harga pupuk dan pembebasan atau pelepasan kawasan status kawasan hutan pada lahan petani sawit.
"Tuntutan itu langsung kami sampaikan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta bersama perwakilan dari petani Kalimantan Timur dan petani Kalimantan Tengah," katanya.
Menurutnya semenjak pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah yang berakibat anjloknya harga TBS membuat petani sawit menderita.
"Jangankan sekolahkan anak biaya makan saja mereka susah," katanya.
Ia menyebutkan berbagai cara telah dilakukan baik disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun pemerintah daerah namun tidak juga memberikan hasil.
Untuk itu, ujar dia, petani sawit mengadukan nasibnya ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.
Ia menjelaskan di samping berbicara tentang harga TBS dan pupuk, pihaknya juga meminta ombudsman RI untuk merekomendasikan amandemen Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 yang membolehkan HGU diperpanjang di depan 90 tahun.
Ia meminta agar HGU itu hanya 25 tahun dan setelah masanya habis dikembalikan kepada negara digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33.
"Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Skandal Vonis Lepas Minyak Goreng: Istri Hakim hingga Sopir PN Jakpus Diperiksa Kejagung
-
Kasus Suap Hakim: Budaya Jual Beli Perkara Mengakar di Peradilan
-
Keadilan Rp60 Miliar: Ketika Hakim Jadi Makelar Hukum untuk Korporasi Sawit
-
Susul Ketua PN Jaksel, Djumyanto Ikut Jadi Tersangka Kasus Vonis Lepas Terdakwa Korporasi CPO
-
Lobi Kejagung Disulap Jadi Garasi Kendaraan Mewah: Hasil Sitaan Terkait Suap Ekspor CPO
Tag
Terpopuler
- Pascal Struijk Aneh dengan Orang Indonesia: Kok Mereka Bisa Tahu
- 3 Klub BRI Liga 1 yang Memutuskan Pindah Homebase Musim Depan, Dua Tim Promosi Angkat Kaki
- Pascal Struijk: Saya Pasti Akan Memilih Belanda
- Bakal Bela Timnas Indonesia, Pascal Struijk: Saya Tak Akan Berubah Pikiran
- Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp60 Jutaan: Pilihan untuk Keluarga Baru, Lengkap Perkiraan Pajak
Pilihan
-
Geely Auto Luncurkan Galaxy Cruiser, Mobil Berteknologi Full AI di Auto Shanghai 2025
-
Jakmania Bersuara: Lika Liku Sebarkan Virus Orange di Kandang Maung Bandung
-
Ikuti Jejak Doan Van Hau, Bintang Thailand Kena Karma Usai Senggol Timnas Indonesia?
-
Hasil BRI Liga 1: Dibantai Borneo FC, PSIS Semarang Makin Terbenam di Zona Degradasi
-
5 Rekomendasi HP dengan Kecerahan Layar Maksimal di Atas 1000 Nits, Jelas dan Terang di Luar Ruangan
Terkini
-
3 Amplop DANA Kaget Gratis Khusus Buatmu, Kejutan Menunggu!
-
Bupati Siak Didesak Jelaskan soal Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Dua Balita Tenggelam di Lokasi Bekas Pengeboran, PHR Buka Suara
-
Dinas Pendidikan Pekanbaru Larang Sekolah Gelar Perpisahan secara Mewah
-
Jumat Berkah! DANA Kaget Gratis Ini Bisa Bikin Kamu Makan Mewah