Harga BBM Naik, Mahasiswa Dikabarkan Bakal Geruduk Kantor DPRD Riau

SuaraRiau.id - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar resmi dinaikkan pemerintah mulai Sabtu (3/9/2022) siang.

Naiknya harga BBM memicu reaksi beragam, termasuk aksi ujuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Terbaru, mahasiswa Riau dikabarkan akan menggelar aksi terkait kenaikan harga BBM pada hari ini, Senin (5/9/2022). Kabar yang beredar massa akan melakukan demo di depan kantor DPRD Riau.

Dalam flyer yang beredar, mahasiswa HMI MPO cabang Pekanbaru akan menggelar aksi mulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Taman Budaya.

"Mengundang seluruh kader HMI MPO cabang Pekanbaru. Seluruh mahasiswa pelajar, pemuda kota Pekanbaru. Seluruh masyarakat kota Pekanbaru," tulis isi pengumuman tersebut.

Gubernur BEM Fakultas Hukum UIR, Dedi Sofhan yang juga merupakan kader HMI mengatakan, aksi ini merupakan reaksi dari kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menjerit.

Untuk diketahui, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi resmi naik per Sabtu (3/9/2022) siang. Kenaikan ini untuk BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax.

"Kenaikan resmi berlaku 14.30 WIB," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari Riaulink.com--jaringan Suara.com, Sabtu (3/9/2022).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dijelaskan, harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian," kata Jokowi dalam Konferensi Pers bersama Menteri terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.

"Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu," ucap Presiden.