Ribuan Pemilik Kendaraan Roda Empat di Pekanbaru Sudah Daftar MyPertamina

"Nah, masyarakat yang berhak itu nanti akan mendapatkan QR Code. Ini akan dikirim ke email konsumen yang sudah mendaftar dan sudah terverifikasi. Itulah yang menjadi dasar nantinya petugas SPBU untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Jadi QR Code tersebut nanti itu akan dilakukan proses scanning dengan mesin yang sudah kita siapkan dengan alat yang sudah disiapkan oleh petugas SPBU," jelas Agustiawan.

Makanya kata dia, masyarakat pun tidak perlu membawa handphone ke SPBU. Lantaran, QR Code tersebut dapat dicetak dan ditunjukan langsung ke petugas SPBU.

"Nanti discan, dari situ kemudian petugas SPBU akan mengecek apakah nomor sekian misalnya dan mereka berhak, barulah proses pengisian dilakukan. Lalu pembayaran bisa pakai uang cash, kredit maupun debit, dan akan lebih bagus kalau pakai aplikasi MyPertamina," tuturnya.

"Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa saat ini belum melakukan proses implementasi, yaitu masih sosialisasi dan registrasi. Proses ini sampai ada keluar ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan," ujarnya.

Di Pekanbaru sendiri, proses sosialisasi dan registrasi sudah berjalan sejak 10 Juli 2022. Kemudian nantinya, secara bertahap akan dilakukan ujicoba lagi di sebagian wilayah lain.

Saat ini, proses itu dilakukan untuk kendaraan roda empat yang khusus menggunakan BBM jenis Pertalite dan bio solar.

Pengguna BBM subsidi tak tepat sasaran
Menurut Agus, selama ini penggunaan BBM subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya Pertamina dan didorong oleh pemerintah melakukan sebuah pengawasan dengan terobosan ini.

"Pada dasarnya ini dilakukan karena dari data kami 60 persen dari penikmat BBM bersubsidi itu sebenarnya tidak tepat saranan. Dinikmati oleh masyarakat mampu dan kendaraan yang tidak ditetapkan sesuai aturan pemerintah," ungkapnya.

Lalu, hal inilah yang mendorong untuk diterapkan penggunaan My Pertamina tersebut.

Menurut Agus, inilah yang mendorong pihaknya dan kemudian ditugaskan Pemerintah untuk membuat satu sistem mekanisme pengawasan ketat sekaligus mempunyai database yang akurat, agar BBM bisa lebih tepat sasaran.