Eksaminasi Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri Diserahkan ke Mahkamah Agung

“Semoga hakim Agung dapat mempertimbangkan kondisi korban dan kemudian memberikan rasa keadilan bagi korban,” terang Agil.

Untuk diketahui, eksaminasi ini disusun oleh eksaminator dengan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr tindak pidana pencabulan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa atas nama Syafri Harto.

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2022, memutus bebas terdakwa. Kasus ini sempat viral karena korban mem-posting kesaksiannya melalui media sosial.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Eksaminasi ini tidak bermaksud ataupun bertujuan untuk membatasi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan, juga tidak bertujuan untuk memperbaiki secara langsung kinerja hakim bahkan juga tidak bertujuan untuk mengurangi kehormatan dan martabat hakim.

Eksaminasi ini dilakukan sebagai kontrol publik dan merupakan bagian dari bentuk keperdulian publik demi tegaknya keadilan itu sendiri dan bagi korban kekerasan seksual lainnya.

Tim eksaminator putusan Ahmad Sofian, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Nur Hasyim, Asfinawati dan Dupuis Sola Scriptura memberikan beberapa pandangan dan analisis sebagai berikut :

Pertama, dari keterangan ahli dan keterangan korban jelas, bahwa saksi korban (L) mengalami depresi berat dan salah satu indikatornya adalah rasa takut. Dengan demikian ancaman kekerasan yang dialami oleh (L) jika mengacu pada keterangan ahli telah terbukti.

Kedua, penafsiran hakim dalam kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan penafsiran yang dilakukan oleh hakim tidak mengikuti perkembangan teori pembuktian progresif khususnya yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan (pencabulan) seksual.

Ketiga, dalam PERMA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diamanatkan agar hakim yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.