Perkara Parkir di Pekanbaru Masih Ruwet, Kelanjutan Sistem Nontunai Dipertanyakan

SuaraRiau.id - Polemik parkir di Kota Pekanbaru seakan tiada habisnya. Baru-baru ini, juru parkir terlibat kisruh dengan warga lantaran menetapkan tarif yang di luar ketentuan.

Persoalan parkir di ibu kota Riau ini harus segera dituntaskan, sebab akan terus berlanjut apabila dibiarkan.

Pengamat Kebijakan Publik Riau, Khairul Amri menilai bahwa era saat ini sudah selayaknya Pemkot Pekanbaru menerapkan sistem digitalisasi dalam perparkiran.

"Dengan digitalisasi tentu akan jadi solusi, saya rasa itu solusi paling bagus. Tapi lagi-lagi, implementasinya juga harus maksimal," kata Khairul, kepada Suara.com Kamis (2/6/2022).

Langkah Pemkot Pekanbaru tersebut, menurutnya harus terbuka dan tentunya dengan tahapan yang maksimal apabila menerapkan parkir nontunai tersebut.

Polemik parkir yang terjadi, kata Khairul, terjadi lantaran ada ketidakjelasan tentang akuntabilitas publik atau keterbukaan informasi yang belum maksimal kepada masyarakat.

Kemudian jika hal tersebut tidak diperbaiki, artinya belum ada tercapai kesatuan informasi yang diterima publik.

"Misalnya kita akan beralih ke digital, itu mesti disampaikan (sosialisasi), masa percobaan berapa lama, timeline-nya harus jelas, agar masyarakat menyiapkan diri. Artinya ada kejelasan informasi, dampak dan manfaat ke pembangunan kota, saya rasa masyarakat mau menerima itu," ujarnya.

Menurut dosen Universitas Riau ini, sengkarut persoalan parkir di Pekanbaru belum teruraikan hingga kini. Bahkan terus berlanjut apabila belum ada langkah jitu.

"Karena sudah eranya kan digitalisasi, diharapkan dinas perhubungan dan Pemkot Pekanbaru konsisten. Seperti dalam pidato-pidato (disampaikan) sudah digital, tapi sampai sekarang belum ada parkir digital kecuali tempat-tempat modern. Masalah ini yang belum teruraikan, jadi harapannya ada kesatuan informasi dan langkah dishub dalam hal pengelolaan parkir digital," tuturnya.

Tahapannya harus jelas
Khairul menerangkan, bahwa dalam penerapan parkir digital ini persiapannya mesti matang. Mula-mula tentunya perlu disampaikan ke publik, baik aturannya maupun mekanisme. Kemudian yang paling utama adalah implementasi yang konsisten.

"Yang lebih penting pada tahap implementasi itu harus konsisten. Jadi apa yang disampaikan pejabat itulah yang dilaksanakan di lapangan," ungkap dosen muda ini.

Dalam teknisnya, Dishub Pekanbaru mesti memastikan sarana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya hal ini akan memudahkan dan membawa dampak pada pembangunan kota.

"Kan digital, jadi gak mungkin tukang parkir yang menyediakan, jadi mekanismenya harus diuraikan, harus jelas tahapannya ke publik, kemudian sarana atau media yang diperlukan harus siap," kata Khairul.

Kemudian dalam penerapannya nanti, mesti juga diberikan sosialisasi, karena tentu akan melalui proses transisi.

"Timeline-nya harus jelas, ada masa transisi. Masyarakat harus diberikan sosialisasi, yang belum tahu dikasi tau lebih dulu. Seperti saat masa transisi ini, jika belum tau informasi itu maka diperbolehkan sementara pakai cash, kemudian bulan depannya baru ditekankan untuk beralih ke digital," tuturnya.

Menurut Khairul, banyak cara yang bisa diterapkan dalam hal digitalisasi ini. Seperti menyediakan alat ataupun tukang parkir bisa pakai sistem barcode.

"Bisa juga tukang parkir pakai barcode, bayarnya transfer pakai Dana atau bagaimana, itu bisa jadi alternatif. Yang penting lancar dan tidak carut-marut kebijakannya. Karena goalsnya (tujuan) untuk pembangunan kota dan pembangunan masyarakat," pungkasnya.

Kontributor : Panji Ahmad Syuhada