Mantan Ketua Demokrat Riau Layangkan Gugatan: Kami Minta Mas AHY Mundur!

SuaraRiau.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digugat mantan Ketua Demokrat Riau Asri Auzar ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

AHY digugat terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Demokrat Riau beberapa waktu lalu, yang dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kita menilai Ketum telah melanggar AD/ART Partai Demokrat dan peraturan organisasi. Demokrat tidak layak dipimpin oleh Ketum yang tidak mengerti AD/ART Partai," kata Asri Auzar dikutip dari Antara, Jumat (22/4/2022).

Asri Auzar juga mengajak kader-kader Demokrat yang merasa terdzolimi untuk bersatu dan bersama-sama menggugat partai berlambang mercy itu.

"Kita imbau kader-kader dimanapun berada mari bersatu untuk menggugat Partai Demokrat. Bagaimana bisa partai kita dijalankan oleh pemimpin yang telah melanggar AD/ART. Kami minta Mas AHY untuk mundur," kata dia.

Pada Musda V Partai Demokrat tahun lalu Asri Auzar terdepak dari bursa pemilihan ketua hingga akhirnya terpilihlah Agung Nugroho sebagai Ketua Partai Demokrat Riau. Proses Musda tersebut dinilai Asri dan kawan-kawan telah melanggar aturan partai, hingga muncullah gugatan ini.

Tak hanya Asri Auzar, gugatan juga dilayangkan oleh penggugat lainnya di antaranya, Aherson, Lazwardi Kasmir, Abdul Khair, Wuwung Ahmadi, dan Kamaruzaman.

"Yang menggugat tidak hanya saya, ada kawan-kawan lainnya. Kita uji dan masukan ke pengadilan," kata Asri yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Riau itu.

Selain AHY, pada permohonan itu turut sebagai Tergugat II Teuku Riefky Harsya dan Herman Khaeronsebagai Tergugat III. Diketahui, Tengku Riefky Harsya adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Sementara itu, Herman Khaeron menjabat Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Gugatan itu didaftarkan dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2022/PN Pbr. Permohonan didaftar pada Senin, 18 April 2022 dengan surat tertanggal 12 April 2022.