SuaraRiau.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif.
"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto Kristiyanto dikutip dari Antara, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.
Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi
"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.
Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi berlangsung intens menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.
Hasto menambahkan, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.
Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan Covid-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.
"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pamer Bikin Minyak Kelapa, Sekjen PDIP: Kita Kurangi Gorengan di Politik, Sebaiknya Menggoreng Santan
-
Tolak Penundaan Pemilu, Warga Maluku Se-Jabodetabek Diklaim Mau Bantu Menangkan Ganjar-Puan Di Pilpres 2024
-
Hasil Survei: Elektabilitas Gerindra Naik 4 Persen, Dipengaruhi Pemilih Loyal Prabowo Subianto
-
Sampaikan Sikap Tegas PDIP, Hasto Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
-
Gegara Tak Tegas Menolak, Blok Politik Pelajar Sebut Jokowi Menginginkan Ada Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Lowongan 94 Nakes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Rekrutmen Dibuka Agustus
-
Pria di Bengkalis Tersangka Perambahan Hutan 20 Ha, Sebagian untuk Tanam Sawit
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak