Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Bupati Kuansing Andi Putra

SuaraRiau.id - Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra mengajukan praperadilan menyangkut status hukum tersangka kasus suap perizinan hak guna usaha (HGU) sawit yang diberikan kepadanya.

Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Andi Putra tersebut. Menurut hakim, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap politisi Partai Golkar itu sah.

Terkait penolakan itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan apresiasinya.

"KPK apresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP (Andi Putra)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (27/12/2021).

Ali Fikri mengatakan, putusan ini menegaskan kalau proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.

Mengutip Riaulink.com--jaringan Suara.com, dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun UU KPK.

Ali Fikri menyebut, hakim dalam pertimbangan memutuskan penetapan tersangka terhadap Andi Putra sah dan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

"Sehingga tindakan termohon (KPK) dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum," jelas Ali Fikri.

Ali Fikri menyatakan, penyidik KPK akan melanjutkan penyidikan kasus suap terhadap Andi Putra.

"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Ali Fikri.

Diketahui, Andi Putra ditetapkan KPK sebagai tersangka suap pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Kuansing dari PT Adimulia Agrolestari. Tidak terima, Andi Putra mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

KPK sudah memperpanjang masa penahanan terhadap Andi Putra selama 30 hari mulai 17 Desember 2021 sampai dengan 16 Januari 2022. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru.

Perpanjangan penahanan ini merupakan yang kedua sejak Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Oktober 2021 lalu dan langsung ditahan selama 20 hari hingga 8 November 2021. Perpanjangan penahanan pertama selama 40 hari mulai 8 November hingga 17 Desember 2021.

Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan kembali dilakukan selama 30 hari karena tim penyidik masih mengumpulkan bukti dan melengkapi berkas perkara dengan memanggil saksi-saksi.

Selain Andi Putra, dalam perkara suap ini KPK juga menetapkan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso, sebagai tersangka. Berkas Sudarso sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru untuk disidangkan