Kisruh Uang Saku Atlet Muaythai PON Papua, Ini Kata KONI-Pengkab Bengkalis

Persoalan itu ditengarai dana yang pernah digelontorkan KONI untuk pengurusan Baori tersebut. Namun hingga kini Pengkab Muaythai Bengkalis mengaku bahwa belum membuat SPJ lantaran kasusnya masih terus berjalan.

"Sampai atlet kita pulang PON sekarang ini juga belum diserahkan uang sakunya. Saya bilang, bahwa jangan samakan administrasi Cabor dengan hak atlet, kalau hak atlet ya diserahkan ke atlet. Masalah SPJ akan kami pertanggung jawabkan. Tapi kenapa tak dibilang dari awal, uang saku ditahan sampai SPJ itu masuk," kata dia.

Menurut Rambo, hal itu tidak pantas, sebab para atlet yang berjuang demi nama daerah sudah 'berdarah-darah' di panggung nasional. Terkecuali dana tersebut terkait dana pembinaan Cabor.

"Kalau uang itu uang pembinaan Cabor itu mungkin ada kesinambungannya. Ini masalah uang saku atlet lho, menurut kami bukan masalah Cabor. Atlet yang kasihan," tuturnya.

Rambo menjelaskan, bahwa sampai hari ini KONI tetap mengatakan Muaythai sudah diberikan surat teguran SPJ perihal persoalan atlet di Baori. Ia menyebut, masalah itu kan persoalan organisasi, mengapa dibebankan ke atlet.

"Itu yang kami tak setuju. Harapan kami, tentu yang pastinya semua atlet ini satu tujuan, mereka harumkan nama daerah. Jadi jangan disamakan masalah uang saku ini dengan masalah administrasi cabor, itu urusan cabor dan KONI-nya," ungkapnya.

Sementara itu, KONI Bengkalis mengaku belum menyerahkan uang saku atlet Muaythai yang mengikuti PON XX Papua disebabkan karena adanya beberapa administrasi yang belum diselesaikan oleh Ketua Cabor Muaythai Bengkalis.

Ketua KONI Bengkalis Darma Firdaus Sitompul menindaklanjuti dan menjelaskan persoalan itu lewat wakilnya.

Melalui Wakil Ketua III Henky Fransisco Nelwan mengatakan, bahwa KONI sama sekali tidak berniat untuk menahan uang tersebut. Namun menurutnya pihak Muaythai Bengkalis, terutama ketuanya harus menyelesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibannya.

"Kita punya aturan. Apalagi ini menyangkut uang negara yang harus jelas pertanggungjawabannya. Kita ingin tertib administrasi. Hingga kini dari Muaythai sendiri ada beberapa ADM yang belum diselesaikan dan kita masih menunggu," ungkapnya.