SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian masyarakat lantaran polemik pemberhentian pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Di tengah itu, publik juga dihebohkan dengan foto yang memperlihatkan mirip bendera HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang disebut berada di ruangan kerja pegawai KPK.
Foto viral tersebut tersebar bermula dari surat terbuka yang ditulis Iwan Ismail, staf satuan pengamanan (satpam) pada hari Rabu 29 September 2021.
Saat itu disertakan juga bendera tersebut yang berada di lantai 10 Gedung KPK. Untuk diketahui masuk ke ruang penyidik dan tak sembarang orang memasuki ruangan tersebut.
Iwan mengungkapkan jika dia memotret bendera itu bertepatan dengan aksi protes massa yang menolak pengesahan revisi UU KPK pada 2019 silam.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sempat memeriksa beberapa saksi, bukti, dan keterangan lain yang mendukung sebelum Iwan dipecat.
Menurutnya, pegawai yang memasang bendera tersebut terbukti tidak memiliki afiliasi dengan HTI sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.
Gara-gara itu penyebarnya dianggap telah menyebarkan berita palsu (hoax) dan menyesatkan.
“Disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (hoaks) dan menyesatkan ke pihak eksternal,” jelas Ali pada Minggu (3/10/2021) seperti dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa perbuatan Iwan tersebut juga telah menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak terhadap citra dan nama baik KPK.
“Perbuatan tersebut juga sudah termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Sebagaimana itu tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK,” terang Ali.
Diketahui, satpam Iwan mengaku dijatuhi sanksi pemecatan karena melakukan pelanggaran kode etik berat dan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Iwan dalam surat terbukanya.
“Mereka menerangkan bahwa laporan atau BAP saya itu sudah termasuk pelanggaran kode etik katanya, dan merupakan pelanggaran berat karena sudah turut punya andil dalam ketok palu UU KPK yang baru,” kata Iwan dalam surat terbukanya tersebut.
Berita Terkait
-
Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK, Ini Reaksi Dewas
-
Eks Pegawai KPK Mau Direkrut Polri, Tjahjo Kumolo: Akhirnya ke Saya
-
Pamit Paling Terakhir, Begini Kata Laksono Lihat Rekan-rekan yang Masih Bertahan di KPK
-
Bupati Kolaka Timur Non Aktif Andi Merya Nur Kembali Diperiksa KPK
-
Geger Bendera HTI di KPK, Ini Tanggapan Novel Baswedan
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Ungkap Insiden IRT Meninggal, Kapolres Pelalawan Sebut 10 Polisi Diperiksa Propam
-
Kasus Penipuan Proyek Batu Bara Ayah Selebgram Pekanbaru Berakhir Damai
-
Plt Gubri Ingin Pelajar Riau Paham Pajak Sejak Sekolah, Ungkap Alasannya
-
Kompolnas Pantau Insiden Wanita Meninggal Saat Penggeledahan Polisi di Pelalawan
-
Tragedi di Rohul, Remaja 16 Tahun Diduga Cabuli lalu Bunuh Adik Kandung