SuaraRiau.id - Seorang kader Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan lantaran memberikan statement tentang perlunya rumah sakit khusus bagi pejabat negara.
Kader PAN bernama dr Rosaline Rumaseuw menyampaikan pernyataan pribadinya dalam sebuah kesempatan di acara webinar.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya telah memberikan teguran kepada kadernya itu.
"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dr Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai," kata Viva Yoga dikutip dari Antara, Kamis (8/7/2021).
Disampaikan Viva, alasan sikap yang tidak tepat karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.
Hal itu, menurut dia, implementasi pelayanan publik atau public services harus adil dan setara.
Selain itu, lanjut dia, dr Rosaline masih merasa sedih karena anggota Fraksi PAN DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua John Mirin dan beberapa temannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit mengingat pada saat itu kapasitas penuh.
"Dokter Rosaline itu orang baik, siapa pun yang meminta pertolongan akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid-19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid-19," ujarnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi Covid-19 dan partainya akan terus bersama pemerintah serta masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi Covid-19.
Hal itu, menurut dia, telah dibuktikan dengan partisipasi aktif Fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara dan aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Politikus PAN Usul RS Khusus Bagi Pejabat Negara, Begini Respon Sahroni
-
Mardani Ali Sera Tolak Usulan RS Khusus Pejabat, Minta Pemerintah Tiru Thailand
-
Tolak Usulan RS Covid Khusus Pejabat, PPP: Difasilitasi Asuransi Saja Udah Bagus
-
Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih
-
Usul RS Covid Khusus, Politisi PAN Rosaline Irene: Pejabat Negara Harus Diistimewakan
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Lowongan 94 Nakes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Rekrutmen Dibuka Agustus
-
Pria di Bengkalis Tersangka Perambahan Hutan 20 Ha, Sebagian untuk Tanam Sawit
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak