Virtual Talk KAMMI Riau Soroti Persiapan Pemilu Serentak 2024

SuaraRiau.id - PW KAMMI Riau menggelar Virtual Talk bersama KAMMI Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau), Rabu (30/6/2021) siang.

Virtual talk KAMMI kali ini membahas tentang kesiapan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mengetahui persiapan dari setiap elemen yang terlibat demi suksesnya pemilu serentak 2024. Kegiatan ini mengangkat tema Menakar Kesiapan Pemilu Serentak 2024.

Anggota DPR RI Komisi II, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa 2024 nanti penyelenggara pemilu masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.

"Nanti pada 2024 sepanjang tahun kita sibuk dengan pesta demokrasi ini. baru pertama kali yang kita hadapi seperti ini. hasil pileg dan pilpres akan berpengaruh kepada pemilu serentak," ujarnya.

Menurut pria yang kerap disapa Andi Rachman itu, revisi UU pelaksanaan pemilu dibatalkan dengan berbagai pertimbangan yang ada.

"Kondisi 2024 belum ada kepastian Covid ini kapan akan berakhir. Kita harus memilih skala prioritas antara kesehatan dan pemulihan ekonomi," terang Andi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kualitas Pemilu 2024 mendatang perlu ditingkatkan. Kata dia, secara pribadi menyampaikan dengan aturan undang-undang yang ada masih perlu melengkapi dengan regulasi.

"Masa sidang sekarang ini kami dari Komisi II belum intens sekali membahas ini. Pada masa sidang berikutnya kita sudah membuat rencana akan membahas secara maraton mengenai Pemilu 2024 ini dengan penyelenggara pemilu yakni KPU," ujar mantan Gubernur Riau tersebut.

Sementara itu Ketua KPU RI Ilham Saputra menyebut bahwa pada 2024 nanti, Pemilu dan Pilkada Serentak digelar di tahun yang sama. Pemilu dijadwalkan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 sedangkan Pilkada dilaksanakan pada 20 November 2024.

"Kita akan dihadapkan dengan persoalan SDM. penyelenggara pemilu akan memasuki akhir masa jabatan pada tahun 2024 nanti. menanggapi persoalan itu kita meminta masa jabatan anggota KPU di tingkat kabupaten/kota diperpanjang hingga 2025," ujar Ilham.

Lebih jauh, Ilham mengungkapkan bahwa tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 itu diantaranya jarak waktu terlalu dekat, terjadi irisan tahapan Pemilu dan Pilkada.

Selain itu, pengelolaan logistik yang kompleks pada Pemilu di tengah pandemi Covid-19. Ilham juga mengungkapkan bahawa dari tantangan itu beban kerja penyelenggara lebih berat.

"2024 itu kan kita akan memasuki tahun politik. perang media dan informasi akan terjadi dan akan marak juga informasi hoaks," jelasnya.

"Perlu upaya massif untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. dalam proses tahapannya (Pemilu) kami berharap semua elemen terkait membantu kami daripada menyebarkan hoax. masyarakat sipil mesti ikut mengawal seluruh tahapan pemilu," sambung dia.