SuaraRiau.id - Ekonomi syariah dan keuangan syariah punya peran penting dalam perekonomian nasional terutama pada kondisi pandemi sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan ekonomi.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Buku Teks Ekonomi Syariah di Jakarta, Selasa (29/6/2021).
"Tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan," katanya dikutip dari Antara, Selasa (29/6/2021).
Menkeu Sri Mulyani menyebut nilai-nilai ekonomi syariah dapat mendorong ekonomi nasional yang adil dan merata di seluruh aspek terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif.
Dia menuturkan mekanisme redistribusi syariah adalah sistem jaring pengaman sosial yang secara fundamental Islam mengajarkan untuk selalu peduli dan memberikan perhatian terutama kepada kelompok tidak mampu dan rentan.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan desain kebijakan pemerintah untuk membangun jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan sosial.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok lemah, miskin, dan rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan.
"Ini juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tak hanya itu, sistem keuangan syariah berbasis risk sharing juga mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan karena menghindari risiko berlebihan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Pengambilan risiko berlebihan dan risiko yang tidak prudent akan mampu menciptakan krisis ekonomi," katanya.
Ia melanjutkan, prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sejalan dengan empat pilar utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup aspek pembangunan manusia, kekuatan sosial, bidang ekonomi, dan menjaga lingkungan.
Ia mengatakan melihat potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Hal ini tercermin dari arahan Presiden Joko Widodo yakni dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar maka seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah.
"Jadi, tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara-negara lain," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ini Alasan Pemerintahan Prabowo Belum Gaspol Bangun Infrastruktur
-
Maaf Rakyat! Meski Susah Beli Beras dan Hidup Pas-pasan, Sri Mulyani Tetap Bakal Naikkan PPN 12%
-
"Gali Lubang Tutup Lubang", Cara Sri Mulyani Bayar Utang Jatuh Tempo Rp800 T di 2025
-
PPN Naik 12 Persen Bikin Rakyat Kian Terjepit
-
Respons Murka Ernest Prakasa soal Kenaikan PPN: Gila Kalian
Tag
Terpopuler
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
- Jabatan Prestisius Rolly Ade Charles, Diduga Ikut Ivan Sugianto Paksa Anak SMA Menggonggong
- Pengalaman Mengejutkan Suporter Jepang Awayday ke SUGBK: Indonesia Negara yang...
- Ditemui Ahmad Sahroni, Begini Penampakan Lesu Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya
- Pesan Terakhir Nurina Mulkiwati Istri Ahmad Luthfi, Kini Suami Diisukan Punya Simpanan Selebgram
Pilihan
-
Tepok Jidat! Arab Saudi Kuat Banget, Timnas Indonesia Bisa Menang Nggak?
-
5 HP Redmi Sejutaan dengan Baterai Lega dan HyperOS, Murah Tapi Kencang!
-
Hak Masyarakat Adat di Ujung Tanduk, Koalisi Sipil Kaltim Mengecam Kekerasan di Paser
-
Waspada, Kebiasaan Matikan Lampu Motor di Siang Hari Bisa Berujung Bui
-
Kenaikan PPN 12% Jadi Nestapa Kelas Menengah, Orang Kaya Sulit Dipajaki?
Terkini
-
Perusakan Car Wash di Pekanbaru: 4 Orang Ditangkap, yang Lain Masih Diburu
-
Dirsamapta Polda Riau Apresiasi Polres Siak Terkait Kesiapan Pengamanan Pilkada
-
Liong Tjai Diburu Polda Riau Terkait Kasus Korupsi di Indragiri Hilir
-
Kapolres Siak Sampaikan Pesan Pilkada Damai di Gereja HKBP Zamrud-Dayun
-
Risiko Bisnis Tinggi, PHR Tegakkan Integritas dan Etika Dalam Budaya Kerja