Negara Sulit Tarik Pajak Orang Kaya, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

SuaraRiau.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyatakan soal tidak mudahnya menarik pajak dari orang-orang kaya di Indonesia memang tidak mudah dilakukan.

Hal ini, kata Sri Mulyani, lantaran aturan fringe benefit masih lemah. Terlihat dari banyaknya insentif atau belanja pajak (tax expenditure) yang justru dinikmati orang-orang kaya atau wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan penghasilan tinggi.

"Pemajakan atas orang kaya memang tidak mudah dan tidak optimal karena pengaturan terkait fringe benefit yakni berbagai fasilitas yang dinikmati namun tidak menjadi objek pajak," ujar Menkeu di komisi XI DPR pada Senin 28 Juni 2021 dilansir dari Terkini.id--jaringan Suara.com.

Sri Mulyani menuturkan, dalam lima tahun terakhir hanya 1,42 persen dari total WP OP yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi yaitu 30 persen.

Selain itu, hanya 0,03 persen orang kaya atau wajib pajak berpenghasilan di atas Rp 5 miliar yang melaporkan SPT Tahunannya.

"Dalam lima tahun terakhir dari 2016-2020 hanya 0,03 persen jumlah WP orang pribadi yang punya penghasilan kena pajak Rp 5 miliar per tahun, dan kontribusinya adalah 14,28 persen dari rata-rata total PPh orang pribadi yang terutang dalam lima tahun terakhir yakni sebesar Rp 84,6 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Dalam catatannya, pada 2016-2021, rata-rata tax expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam bentuk natura mencapai Rp 5,1 triliun

Selain itu itu, jumlah tax bracket (pengelompokan penghasilan kena pajak/PKP) Indonesia yang hanya empat lapis sehingga kurang menggambarkan progresivitas pengenaan pajak.

Menurut Menkeu, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam memiliki tujuh bracket, Thailand delapan bracket, Filipina tujuh bracket, dan Malaysia ada 11 bracket.

Alhasil, lebih dari 50 persen dari tax expenditure PPh untuk orang pribadi dimanfaatkan orang-orang kaya dalam bracket tertinggi yaitu mereka yang penghasilan kena pajaknya di atas Rp 500 juta per tahun.