Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang Terhambat Ganti Rugi, Pemerintah Lakukan Ini

SuaraRiau.id - Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang masih terkendala. Hal ini membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi pertemuan bersama pihak tiga kementerian yang berwenang.

Disampaikan Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi, setelah kunjungan Wakil Menteri ATR/BPN pada Senin (21/6/2021), Kementerian ATR/BPN akan menginisiasi pertemuan antara tiga kementerian yang terkait.

"Setelah kunjungan itu, di Jakarta akan dilakukan pertemuan tiga kementerian terkait. Yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian PUPR," kata Aryadi, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan bahwa yang menjadi kendala pembangunan jalan tol tersebut yakni adanya lahan yang masuk kawasan hutan. Karena itu, akan dilakukan pertemuan dengan pihak KLHK.

"Untuk pelepasan kawasan nantinya kewenangan ada di KLHK, sementara pembangunan ada di PUPR. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan tiga kementerian terkait," kata Aryadi.

"Nantinya pak Gubernur dan Forkopimda akan diundang ke Jakarta untuk ikut pertemuan itu. Untuk kapan waktunya, masih menunggu," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Desa Kuala Nenas, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (21/06/2021).

Kunjungan ini sehubungan dengan percepatan PSN Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum terselesaikan.

Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah terhambatnya proses ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.

"Permasalahan yang terjadi saat ini merupakan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang belum selesai, saat ini kami masih melakukan proses ganti rugi untuk 64 persil lahan milik warga terdampak proyek tol Pekanbaru-Bangkinang," jelasnya.

Menurut Syamsuar lahan yang dimiliki masyarakat yang terdampak belum mendapatkan ganti rugi dikarenakan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Riau.

"Awalnya lahan yang dimiliki masyarakat tidak termasuk sebagai kawasan hutan. Belakangan, lahan itu masuk dalam kawasan hutan sehingga saat ini proses ganti rugi menjadi terhambat," ujar Syamsuar.

Menanggapi hal tersebut, Surya Tjandra menuturkan bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

"Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat hanya mengikuti kebijakan yang ada, kami dari Kementerian ATR/BPN akan membuka komunikasi lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kondisi yang ada di sini. Intinya akan dilakukan komunikasi yang efektif, jika komunikasi efektif maka akan ketemu solusi-solusi terbaik untuk kelanjutan pembangunan jalan tol ini," ujar Surya.

Surya juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.