Syamsuar Siapkan 60 Ribu Ha Lahan Food Estate untuk Ketahanan Pangan Riau

SuaraRiau.id - Gubernur Riau Syamsuar berkomitmen melakukan upaya pengentasan kekurangan pangan di provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning tersebut.

Syamsuar mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi prioritasnya dalam mencukupi ketahanan pangan. Hal itu bermula dari keberhasilannya saat memimpin Kabupaten Siak dalam sektor pertanian.

Saat Syamsuar menjadi Bupati Siak, ia berhasil menjadikan Kecamatan Bungaraya sebagai lumbung padinya Siak, pun begitu dengan Kecamatan Sabak Auh, Sungai Apit dan lainnya.

Saat ini, melalui program Food Estate, ada 60 ribu hektare lahan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Lahan itu sedang disiapkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam sektor pertanian.

Dikatakan Gubernur Syamsuar, Food Estate berbeda dengan yang sudah ada seperti di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Food estate cakupannya lebih luas.

"Food estate yang dibangun kali ini berbeda dengan di Kecamatan Bungaraya yang hanya fokus di padi. Food estate terintegrasi dengan jagung, kedelai, buah buahan yang semuanya tanaman produktif yang artinya tidak terfokus pada padi. Intinya bernilai ekonomis dan memiliki ketahanan pangan," kata Gubernur Riau Syamsuar di rumah kediamannya belum lama ini.

Tanpa perhatian pemerintah dalam urusan pangan Provinsi Riau akan terus berada dalam kondisi kerentanan pangan.

Saat ini, sambungnya, Riau hanya mampu memasok kebutuhan pangannya sendiri, terutama beras, sebanyak 35 persen. Sisanya sebanyak 65 persen mengandalkan pasokan dari luar.

"Target sampai 2024 bisa 55 persen. Kalau food estate berhasil bisa lebih dari target," ungkap Bupati Siak dua periode itu.

Syamsuar sendiri mengakui membangun ketahanan pangan bukan perkara mudah. Sebab, selain harus menyediakan lahan, persoalan irigasi juga harus diperhatikan. Menurutnya urusan irigasi tersebut mengharuskan tindakan pemeliharaan sungai.

Perbaikan irigasi sekunder dan tersier sangat diharuskan agar bisa membuat dua kali musim tanam dalam setahun.

"Jadi irigasinya itu juga harus diperhatikan. Selain itu kalau ingin produktivitas sawah meningkat, musim tanamnya harus dua kali. Sangat sayang kalau irigasinya bagus, tapi musim tanamnya cuma sekali," pintanya.

Untuk pembiayaannya, kata Syamsuar, tentunya tidak hanya dari APBD Provinsi Riau tapi meminta bantu dari APBN. Sehingga dari sisi pembiayaannya ada kolaborasi untuk membentuk korporasi petani.

"Sudah harus dimulai kalau petani harus diajar menjadi petani yang berbisnis dan hal ini bisa disupport dari dana dari pusat, provinsi dan kabupaten dan tentunya hal seperti ini langkah konkrit sebagai upaya menutupi kekurangan pangan di Riau," bebernya.

Bila tidak ada halangan program ini bakal dimulai tahun 2022 dengan menjadikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai wilayah pertama.

"Selain itu ada juga program food estate Kemenhan yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Luasannya juga 30 ribu hektare. Jadi total ada 60 ribu hektar food estate di Riau, kalau semuanya berjalan lancar, ketahanan pangan kita bakal membaik pada 2024," jelasnya.

"Semoga dengan luasan seperti itu Riau bisa swasembada pangan," sambungnya.

Syamsuar berharap hal ini bisa didukung oleh kabupaten/kota sehingga terwujudnya swasembada pangan yang dicita-citakan. Sebab, para petani tentunya langsung bersentuhan dengan Bupati.

"Untuk program ini provinsi akan support, kabupaten kota juga harus mendukung. Sebab dengan rasa yang sama untuk membangun tentunya kementrian pasti akan support," tukasnya.

Kontributor : Alfat Handri