Pengamat Sebut Nasib Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan di Ujung Tanduk

"Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampau deretan sejumlah publik figur dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani sendiri," ujar dia.

Hal menarik lain dalam peristiwa fenomenal ini, menurut dia, dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.

DPP PDI Perjuangan, lanjut dia, tampak makin terbuka untuk mengingatkan para kadernya khususnya yang menjadi publik figur popular dan memiliki potensi elektabilitas tinggi agar tidak off side.

"Kritik yang disampaikan Bambang Wuryanto ke Ganjar Pranowo mengindikasikan hal itu," kata Ahmad.

Ia mengungkapkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, PDI Perjuangan tampaknya memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lain, dan berbeda dengan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Pilpres yang lalu PDIP mencalonkan sosok yang lebih popular dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Joko Widodo. Saat itu Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjadi wali kota Solo.

Menurut dia, arah PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mendatang tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer sebagaimana Pranowo. "Dukungan pasar politik internal di PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo tampak masih belum aman," ujarnya.

Pandangan lain, kata Ahmad, apa yang disampaikan Puan sebagai ketua DPP PDI Perjuangan menunjukkan PDI Perjuangan mengedepankan model pemasaran politik tradisional yang berbasis pada ideologi parpol.

"Di sini parpol ditempatkan sebagai elemen terpenting," katanya.

Ia menyatakan, parpol yang menganut model pemasaran ini biasanya lebih mengedepankan kinerja kolektif organisasi parpol sebagai produk politik utamanya, dibandingkan citra dan kinerja para publik figur yang dimiliki oleh/menjadi kader parpol yang selama ini menduduki jabatan publik, termasuk kepala daerah/gubernur.