Prabowo Disebut Mau Beli Alutsista Rp 1.760 Triliun, tapi Tak Libatkan TNI

SuaraRiau.id - Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Connie Bakrie mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai Rp1.760 triliun pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres.

Di sisi lain, kata Connie, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada tiga matra TNI, baik Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi triger agar TNI mendapatkan alustsista terbaru.

“Saya sudah pegang copy rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020-2024. Jumlahnya Rp 1.760 triliun, saya ulangi, Rp 1.760 triliun dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun,” kata Connie dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com dalam wawancara daring Crosscheck, Senin (10/5/2021).

Angka belanja alutsista itu, bagi Connie Bakrie, benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI.

Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak.

“Ada yang saya takutkan, ini concern saya. Padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa,” kata dia.

Lebih lanjut, Connie lantas mengurai jika pertahanan RI harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Prancis.

Sebagai contoh, Prancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut China Selatan. Prancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Caledonia.

Prancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana.

Walau cuma 1.000-an jiwa, Prancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun lima daerah militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas.

“Jadi bayangkan, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Prancis di laut pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana,” kata dia.

Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekadar membeli alutsista.

“Saya takut ini kebijakannya akan top down, padahal yang harus dilakukan di Kemhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi, apanya dulu nih, kita mau ke mana. Kemhan harusnya concern mau bawa ke mana pertahanan kita.” ujar dia.