Tilang Elektronik Diluncurkan, Pengamat Hukum Soroti Mekanisme Denda

SuaraRiau.id - Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah lauching di Indonesia. Peluncuran tersebut dilakukan di 12 Polda oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dengan adanya tilang elektronik atau ETLE, pelanggar bakal mendapat "surat cinta" yang dikirim ke rumah.

Surat tersebut berisi bukti kalau pelanggar melakukan penyimpangan ketika berkendara di jalan. Misal seperti tidak menggunakan helm ataupun tidak memakai sabuk pengaman.

Di dalam surat tersebut juga diberikan informasi mengenai denda maksimal yang harus dibayarkan, yang nominalnya tentu tak bisa dianggap enteng.

Seorang pengamat hukum dari Rumah Hukum, Mahendra Wirasakti menyebut kalau mekanisme sidang tetap ada seperti sebelum tilang elektronik disahkan, sehingga pengguna kendaraan yang kena tilang tak terlalu 'merinding' dengan besaran nominal denda.

Tilang elektronik sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni berdasarkan pasal 272 UU LLAJ juncto Pasal 23 PP 80/2012.

Namun Mahendra lebih menyoroti mekanisme pengembalian uang sisa saat pengadilan memutuskan bahwa biaya tilang lebih rendah diandingkan denda maksimal yang dibayar pelanggar.

"Misal pelanggar didenda Rp 250 ribu. Dia sudah membayar denda lalu pengadilan memutuskan cuma didenda Rp 150 ribu. Lalu bagaimana sistem pengembalian uang sisanya?" ujar Mahendra saat dihubungi Suara.com.

"Berdasar pernyataan dari pihak kepolisian, tilang elektronik ini mengharuskan membayar denda maksimal dulu baru kalau ternyata diputuskan denda lebih ringan, uang sisa akan dikembalikan ke pelanggar," tambahnya.

Ia menyebut kalau mekanisme pengembalian denda tilang elektronik masih belum dijelaskan lebih rinci dalam aturan yang sudah ada.