Buntut Hadiri KLB Demokrat, Ketua DPC Karimun Kepri Dipecat

SuaraRiau.id - Buntut menghadiri Kongres Luar Biasa alias KLB Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) Iwan Kusuma Admaja, ikut diberhentikan.

Seperti yang diketahui, KLB Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumarera Utara pada pekan lalu. Pelaksanaan KLB tersebut mendapat penolakan, bahkan sempat terjadi bentrok.

Iwan Kusuma Admaja diberhentikan bersamaan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Apri Sujadi oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

"Iya benar keduanya sudah dipecat karena datang ke acara KLB di Medan. Oleh DPP Partai Demokrat, tindakan itu merupakan kesalahan fatal dan tidak bisa ditoletir," kata Sekretaris Jenderal DPD Partai Demokrat Kepri, Husnizar Hood, dikutip dari Antara, Senin (8/3/2021).

Hood menjelaskan DPP Partai Demokrat telah menunjuk pelaksana tugas untuk mengganti posisi keduanya. Ia juga memastikan saat ini kader dan pengurus Partai Demokrat di Kepulauan Riau tetap solid mendukung AHY.

Semua mesin Partai Demokrat masih aktif menjalankan kerja-kerja politik seperti biasanya.

"Saya minta kader dan pengurus Demokrat tetap loyal dan menjaga kekompakan serta keamanan. Jangan terpengaruh intervensi dari pihak luar, semua harus tetap satu komando baik dari DPP dan DPD," katanya.

Lebih lanjut, Hood menyebut tidak mengetahui alasan Sujadi maupun Kusuma memilih hadir di KLB Medan.

Ia sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan kedua kader Demokrat itu, namun sampai saat ini belum bisa terhubung.

Sementara itu, baru-baru ini beredar video tentang kesaksian salah satu peserta KLB Demokrat Deli Serdang yang pada intinya dia datang ke sana tanpa ijin pengurus partai di tingkat di mana dia berada.

"Saya akan berkomunikasi, menanyakan alasan keduanya hadir di KLB. Supaya lebih jelas duduk perkaranya, karena kita tidak mau berandai-andai," ujar Hood.

Mantan wakil ketua DPRD Kepri itupun menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai berkaki tiga itu bekerja dengan baik sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku.

"Kami tidak ingin berbuat melanggar aturan, apalagi terhadap kader-kader yang menjabat sebagai anggota DPRD. Lanjutkan tugas-tugas politik, karena mereka tidak ada kaitannya dengan pemecatan Ketua DPD dan DPC itu," kata dia. (Antara)