Komnas HAM Soroti soal Siswi Wajib Jilbab, Eks Wako Padang Bilang Begini

Beka bilang, hal yang sama sebenarnya juga terpantau terjadi di Bali. Di sana, ada pula idiom-idiom paksaan bagi wanita ada baiknya tak berjilbab.

“Itu juga sama diskriminatif, kendati menggunakan kata-kata halus.” ujar Beka.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama eks Wali Kota (Wako) Padang, Fauzi Bahar tak menampik bahwa aturan soal memakai jilbab bagi siswi sekolah itu dikeluarkan saat dirinya menjabat.

Adapun alasannya saat itu karena jilbab dianggap sebagai sebuah kearifan lokal.

Dia membantah jika aturan berjilbab itu adalah bentuk paksaan kepada siswi non muslim. Karena, katanya, aturan ini sudah berjalan 15 tahun. Dia heran mengapa baru sekarang diributkan.

Apalagi, katanya, banyak sekali orangtua murid di Padang tak keberatan dengan imbauan itu.

“Ini adalah kearifan lokal, bapak enggak ngerti. Orangtua mau kok. Ini Pak beka baru khawatir, sementara ini sudah berjalan 15 tahun. Kekhawatiran bapak tidak terbukti,” ujar Fauzi.

“Kalau cuma satu dalam 1 juta, kalau kita tanam 1000 pohon lalu matinya 125 batang, itu dianggap sukses pak. Apalagi ini 1 banding 1 juta. Jadi bapak ini enggak ngerti tentang bagaimana kearifan lokal ini,” tambahnya.

Adapun imbauan ini, kata dia, menyasar pada kalangan remaja berusia puber. Dia kembali menekankan, jika berjilbab seolah bukan cuma bicara agama, namun sudah menjadi tradisi. Sehingga, mereka yang non muslim pun saat bersekolah kemudian menyesuaikan diri.

“Mereka karena minoritas di Sumatera Barat, mereka menyesuaikan. Kalau kopiah itu sempit, bukan kepalanya yang dipahat, kopiahnya yang menyesuaikan kepalanya,” katanya.