SuaraRiau.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga tingkat DPW sudah menyatakan menolak pengajuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Namun belakangan, sejumlah anggota fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta ketahuan mendukung rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD tahun 2021.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan pernyataan anggota fraksi PSI yang mendukung kenaikan RKT bukan pandangan partai.
Victor menyatakan sikap partainya sudah jelas saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap RAPBD 2021 dalam rapat paripurna pekan lalu.
"Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? Ya di pandangan umum fraksi," ujar Victor dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020).
Karena itu Victor tak mau ambil pusing dengan pernyataan anggotanya di luar pandangan fraksi. Sebab acuan partainya bukan berasal dari curhat individu tiap anggota.
"Kalau anggota kita pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai," jelasnya.
Anggota fraksi PSI August Hamanongan juga menyatakan tak ada perpecahan dalam partainya dalam menyikapi kenaikan RKT. Ia menyebut semuanya sudah sepakat menolak rencana tersebut.
"Kalaupun media mendengar ada anggota fraksi yang ikut rapat pansus, itu hal yang wajar karena itu perwakilan dari fraksi PSI untuk mengikuti tahapan pansus. Bukan berarti menyetujui kenaikan pendapatan," ujarnya.
Sebelumnya, terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan Fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
Berita Terkait
-
DPRD Desak DKI Kebut Mitigasi Banjir Sebelum Hujan
-
Warga Ingin Piknik Gratis di Ancol, DPRD DKI Sebut APBD Belum Mampu
-
Uang Habis di Pintu Gerbang Ancol, Warga Jakarta Tuntut Tiket Masuk Digratiskan
-
Pembahasan Anggaran Jakarta Ditunda, DPRD Menanti Hasil Lobi Pramono ke Menkeu
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Januari 2027, Progres Sudah 83 Persen
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Pemerintah Didesak Perjuangkan Hak Kelola Warga atas Eks Konsesi SRL di Pulau Rangsang
-
Syamsuar Berduka atas Kepergian Arwin AS: Dia Guru dan Mentor Terbaik
-
Operasi Lancang Kuning Belum Berakhir, Kecelakaan Renggut Nyawa Pelajar di Siak
-
Pemerintah Kucurkan Rp1,235 Triliun, Pemprov Riau Kebagian Rp30 M untuk Karhutla
-
Arwin AS Berpulang, Bupati Bengkalis Kenang Jasa Bapak Pembangunan Siak