SuaraRiau.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga tingkat DPW sudah menyatakan menolak pengajuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Namun belakangan, sejumlah anggota fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta ketahuan mendukung rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD tahun 2021.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan pernyataan anggota fraksi PSI yang mendukung kenaikan RKT bukan pandangan partai.
Victor menyatakan sikap partainya sudah jelas saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap RAPBD 2021 dalam rapat paripurna pekan lalu.
"Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? Ya di pandangan umum fraksi," ujar Victor dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020).
Karena itu Victor tak mau ambil pusing dengan pernyataan anggotanya di luar pandangan fraksi. Sebab acuan partainya bukan berasal dari curhat individu tiap anggota.
"Kalau anggota kita pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai," jelasnya.
Anggota fraksi PSI August Hamanongan juga menyatakan tak ada perpecahan dalam partainya dalam menyikapi kenaikan RKT. Ia menyebut semuanya sudah sepakat menolak rencana tersebut.
"Kalaupun media mendengar ada anggota fraksi yang ikut rapat pansus, itu hal yang wajar karena itu perwakilan dari fraksi PSI untuk mengikuti tahapan pansus. Bukan berarti menyetujui kenaikan pendapatan," ujarnya.
Sebelumnya, terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan Fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
Berita Terkait
-
Hobi Comot Kader Parpol Lain, PSI Dinilai Gagal Bangun Kader Sendiri
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Minta Warga Panipahan yang Aksi Serahkan Diri, Polda Riau Akhirnya Klarifikasi
-
Kabar Duka, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
-
Berkat BRI, Tarik Tunai Saldo GoPay Kini Bisa Diterapkan di Lebih dari 19 Ribu ATM dan CRM
-
Tunjangan Bupati-Wakil Bupati Siak Dipangkas, Tapi Anggaran Rumah Dinas Naik
-
Kasus Jari Putus Digigit di Bukitraya Pekanbaru, Pelaku Belum Ditangkap