SuaraRiau.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga tingkat DPW sudah menyatakan menolak pengajuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Namun belakangan, sejumlah anggota fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta ketahuan mendukung rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD tahun 2021.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan pernyataan anggota fraksi PSI yang mendukung kenaikan RKT bukan pandangan partai.
Victor menyatakan sikap partainya sudah jelas saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap RAPBD 2021 dalam rapat paripurna pekan lalu.
"Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? Ya di pandangan umum fraksi," ujar Victor dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020).
Karena itu Victor tak mau ambil pusing dengan pernyataan anggotanya di luar pandangan fraksi. Sebab acuan partainya bukan berasal dari curhat individu tiap anggota.
"Kalau anggota kita pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai," jelasnya.
Anggota fraksi PSI August Hamanongan juga menyatakan tak ada perpecahan dalam partainya dalam menyikapi kenaikan RKT. Ia menyebut semuanya sudah sepakat menolak rencana tersebut.
"Kalaupun media mendengar ada anggota fraksi yang ikut rapat pansus, itu hal yang wajar karena itu perwakilan dari fraksi PSI untuk mengikuti tahapan pansus. Bukan berarti menyetujui kenaikan pendapatan," ujarnya.
Sebelumnya, terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan Fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Kebut Penyelesaian 220 Ribu Berkas Tanah, Sertifikat Warga Jadi Taruhan
-
Posko Pengaduan Rakyat, Harapan Baru bagi Warga Bersengketa Tanah di Jakarta
-
61 Ribu Siswa Jakarta Belum Nikmati Sekolah Gratis
-
Anggota DPRD DKI Bongkar Dugaan Praktik Culas Trayek Mikrotrans: Saya Pernah Ditawari Rp4 Miliar
-
DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Percepat Perbaikan Jalan Rusak saat Musim Kemarau
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak
-
SF Hariyanto: Tidak Ada Pemberhentian PPPK di Riau
-
Serangan Monyet Liar di Tembilahan Lukai Warga, Penembak Dikerahkan