Joget-Baca Doa di Kampanye Calon Bupati, Kepala Sekolah Divonis 4 Bulan Bui

SuaraRiau.id - Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi kepada sekolah di Kabupaten Pelalawan divonis 4 bulan penjara. Ia juga didenda Rp 2 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara.

Hukuman itu diberikan karena mengabaikan peringatan Pengawas Pemilu. Terdakwa BH diketahui ikut berperan aktif dalam sebuah kegiatan kampanye dialogis salah satu paslon di Desa Sering Kecamatan Pelalawan pada tanggal 15 Oktober 2020.

BH sempat diperingatkan saat melakukan pemasangan bendera Partai Politik ke tanah, namun ia cuek dan tidak mendengarkan peringatan tersebut.

Saat kampanye dialogis berlangsung, ia memberikan kata sambutan mewakili tuan rumah. Tidak hanya itu saja, BH juga membaca doa dan berjoget di dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Ribuan Rumah Terendam Banjir Akibat Luapan Sungai Kuantan

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa tersebut dituangkan dalam bentuk temuan.

Temuan disampaikan Panwas Kelurahan/Desa kepada Panwas Kecamatan dan telah diregister oleh Panwas Kecamatan dengan nomor surat temuan 001/TM/PB/KEC-PLWN/04.08/X/2020 per tanggal 20 Oktober 2020.

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Pelalawan, Khaidir mengatakan, kasus tersebut sudah diputuskan di pengadilan negeri Pelalawan pada hari ini dengan Nomor Perkara 336/Pid.Sus/2020/PN Plw.

Terdakwa dijerat dengan Undang-Undang pasal 188 UU no 1/2015 jo pasal 71 UU 10/2016 ayat (1) tentang netralitas ASN dengan sangsi pidana kurungan penjara minimal 1 Bulan dan maksimal 6 Bulan.

Khaidir menjelaskan bahwa temuan tersebut telah diproses sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilimpahkan kepada penyidik dan akhirnya ke pengadilan.

Baca Juga: Bawaslu Stop Dugaan Pelanggaran Netralitas Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota

"Temuan tersebut sudah kami bawa dalam rapat sentra gakkumdu 1, 2 dan hasil dari rapat tersebut Bawaslu melimpahkan temuan tersebut kepada penyidik yang merupakan unsur dari kepolisian." tutur Khaidir, Sabtu (28/11/2020).