SuaraRiau.id - Sejumlah kelompok menuduh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Riau memecah bangsa.
Hal tersebut membuat KAMI Riau angkat bicara, Bahkan KAMI menduga, kelompok ini justru suruhan dan dibayar.
"Adalah naif dan merupakan kesalahpahaman jika ada yang menyebut KAMI memecahbelah rakyat, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah KAMI yang memecah belah rakyat atau kah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat," terang KAMI melalui rilis yang diterima Riauonline.co.id (jaringan Suara.com), Senin (12/10/2020) malam.
Gerakan yang diinisiasi Gatot Nurmantyo dan kawan-kawan ini menegaskan bahwa perjuangannya adalah untuk meluruskan kiblat bangsa dan jalannya roda pemerintahan.
Dalam taklimat yang disusun oleh presidium KAMI dan ditandatangani oleh Khalid Muhammad Maulana Nawali Lumbang Tobing ini, KAMI mengklaim setidaknya terdapat empat alasan mengapa KAMI bukan kelompok pemecahbelah masyarakat.
Pertama, sejak KAMI dideklarasikan di Monas oleh tokoh nasional, muncul harapan baru dari masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara
Kedua, Berdasarkan UUD 1945 pasal 28, menyampaikan aspirasi, pendapat, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah hak warga negara dan siapapun tidak boleh menekan, memaksa, atau melarang orang mengeluarkan pikirannya.
Ketiga, KAMI adalah gerakan moral yang berjuang demi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
KAMI berjuang dan bergerak dalam melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyelewengan.
Keempat, KAMI bukan organisasi terlarang melainkan aliansi dan sinergi elemen individu dalam semangat "amar ma'ruf nahi mungkar".
KAMI mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dibanding ekonomj dan politik (Pilkada 2020), serius menangani KKN, menangani kesejangangan sosial terutama penyediaan lapangan kerja, mencabut UU yang menguntungkan pengusaha namun merugikan pekerja dan rakyat kecil.
Atas dasar ini KAMI menilai penolakan yang dilakukan kelompok lain adalah naif dan terkesan direkayasa.
KAMI meminta pemerintah bertindak responsif serta berpijak pada prinsip keadilan dan kebenaran dengan tidak membiarkan kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan ekslusif, yang menolak dan membungam KAMI.
Berita Terkait
-
Ulasan Buku Ikan Selais dan Kuah Batu: Kisah Persahabatan Manusia dan Ikan
-
Hanya Bayar Listrik 40 Ribu per Bulan! Ini Keajaiban PLTS di Pulau Terpencil
-
Cek Fakta: Ancang-ancang Kabinet Prabowo, Ada Nama Rocky Gerung dan Gatot Nurmantyo
-
Nelayan Teluk Bakau Tolak Ekspor Pasir Laut Pemerintah, Begini Respons Wakil Bupati Bintan
-
Jangan Terlewat, Ini Informasi Cara Daftar dan Tahapan Seleksi CPNS Riau 2024
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Kompolnas Minta Polda Selidiki Penyebab
-
Fadel Sebut Elektabilitas Alfedri-Husni Tertinggi, Singgung Lembaga Survei Tak Kredibel
-
Lewat Vokasi, PHR-Pemprov Riau Sinergi Tingkatkan SDM Masyarakat
-
Belasan Orang Jadi Tersangka Penyerangan Car Wash di Pekanbaru, Dalang Kerusuhan Buron
-
Perusakan Car Wash di Pekanbaru: 4 Orang Ditangkap, yang Lain Masih Diburu