Sikap Represif Aparat Kawal Pendemo di Riau Tuai Kritikan

SuaraRiau.id - Sikap represif aparat kepolisian pada demontrasi Koalisi Rakyat Riau menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), menuai kritikan dari berbagai pihak.

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), menilai tindakan respresif aparat keamanan tergolong brutal, dan tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu.

"Mengecam keras tindakan respresif yang dilakukan aparat Polda Riau dalam menyikapi aksi unjukrasa mahasiswa se-Riau yang menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law," sebut FKPMR melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (9/10/2020).

Tindakan keras tersebut telah menimbulkan banyak korban luka, pingsan, dan trauma psikologis di kalangan mahasiswa.

FKPMR pun meminta tanggungjawab moral kepada Kapolda Riau Irjend Pol Agung Setya Imam Effendi untuk menerapkan nilai-nilai budaya Melayu, dalam memimpin kepolisian di Bumi Lancang Kuning.

Selain itu FKPMR menyayangkan respon DPRD Riau yang kurang responsif terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa.

Sorotan terhadap tindakan brutal polisi, juga disuarakan pegiat lingkungan hidup yang ikut berunjuk rasa, Jikalahari.

Made Ali Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengambil sikap terhadap Kapolda Riau.

Jikalahari menilai respon kepolisian terhadap aksi demo sudah anarkis.

Menurut Made, salah satu poin penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law lantaran wilayah masayarakat adat dirampas paksa oleh korporasi, yang dilegalkan pemerintah melalui UU tersebut.