- Anggota DPRD Riau Abdullah melaporkan proyek Jalan Lintas Timur Pelalawan ke Ombudsman pada Senin (16/11/2026).
- Kemacetan parah akibat proyek tersebut menjebak ribuan kendaraan selama delapan jam dan menghambat perjalanan ambulans pasien.
- Pelapor mendesak Ombudsman memeriksa tata kelola pelayanan publik agar kontraktor memperbaiki sistem pengaturan lalu lintas jalan.
"Langkah ini saya lakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat. Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian seperti ini tidak terus berulang," ujarnya.
Selain melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman, Abdullah juga berencana mendorong penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui DPRD Riau.
RDP itu akan melibatkan BPJN, manajemen PT GMJ selaku kontraktor pelaksana, serta instansi perhubungan.
Salah satu hal yang ingin dibahas adalah penyusunan langkah khusus untuk memastikan ambulans dan kendaraan yang membawa pasien darurat memiliki akses prioritas selama pekerjaan jalan berlangsung.
"Harapan kita, semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai setiap ada pekerjaan jalan, masyarakat harus menghadapi kemacetan berjam-jam. Apalagi kalau sampai menghambat ambulans dan orang yang membutuhkan pertolongan medis," tegas Abdullah.