- KAMMI Riau mendesak Plt Gubernur dan DPRD Riau mengevaluasi penanganan serta pengawasan karhutla perusahaan.
- Organisasi tersebut meminta Presiden Prabowo mencabut izin korporasi yang terbukti melanggar aturan karhutla.
- Pemerintah didorong transparan membuka data perusahaan dan melakukan pemulihan lingkungan untuk melindungi masyarakat.
SuaraRiau.id - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Riau menyoroti kinerja Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, DPRD provinsi hingga Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Riau, Zulkifli menilai pemerintah provinsi perlu menjalani evaluasi serius, terutama terkait efektivitas pencegahan karhutla, pengawasan terhadap konsesi perusahaan, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.
"Jika persoalan terus berulang tanpa pembenahan mendasar, publik berhak mempertanyakan keberhasilan pemerintah daerah. Kami menilai ada kegagalan dalam memutus siklus karhutla. Pemerintah harus menjelaskan langkah konkret, hasil pengawasan, dan pertanggungjawaban kebijakannya kepada masyarakat," ujarnya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com.
Zulkifli mempertanyakan sejauh mana kepemimpinan SF Hariyanto mampu memastikan seluruh upaya penanganan karhutla berjalan secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pencegahan yang telah dilakukan, hasil pengawasan di lapangan, serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran.
KAMMI Riau menilai evaluasi tersebut penting agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mampu mencegah persoalan serupa terulang pada masa mendatang.
KAMMI Riau juga menyinggung efektivitas fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah daerah dan penanganan karhutla.
Zulkifli meminta para wakil rakyat menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengawasi penanganan karhutla, termasuk memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, KAMMI Riau mendorong transparansi terkait dugaan hubungan bisnis anggota DPRD dengan pihak korporasi, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam kerja sama operasional atau Kerja Sama Operasi (KSO) maupun hubungan vendor dengan Agrinas.
Zulkifli menegaskan, dugaan tersebut harus ditelusuri melalui dokumen, bukti yang dapat diverifikasi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar, tetapi dapat diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Penegakan hukum, menurut KAMMI Riau, harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, baik melalui penerapan sanksi administratif maupun pertanggungjawaban pidana korporasi apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.
Selain memberikan sanksi, pemerintah juga diminta memastikan pemulihan lingkungan menjadi bagian penting dalam penyelesaian kasus karhutla.
Langkah tersebut dinilai perlu untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.
Kesabaran masyarakat Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap kembali menjadi sorotan.
