- Pemkab Siak menanggapi soal beredarnya penghapusan beasiswa PKH.
- Sekda Siak menegaskan beasiswa tetap menjadi prioritas tahun anggaran 2026.
- Namun skema penyaluran beasiswa PKH, perlu penyesuaian kondisi keuangan daerah.
SuaraRiau.id - Pemkab Siak akhirnya buka suara menanggapi rencana menghapus beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH) 2026 yang sebelumnya sempat berjalan dari 2022 hingga 2025.
Sekda Siak, Mahadar menegaskan bahwa beasiswa tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026, termasuk beasiswa jalur prestasi dan program beasiswa PKH yang selama ini telah berjalan.
"Program beasiswa bagi mahasiswa Siak tetap ada dan sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp35 miliar, dialokasikan melalui Bagian Kesra untuk program Betunas dan PKH, dan di Dinas Pendidikan beasiswa untuk Guru PAUD," ujarnya, Senin (2/2/2026).
Penegasan Pemkab Siak ini sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar mengenai penghapusan beasiswa pada 2026.
Meski demikian, Mahadar menjelaskan bahwa skema penyaluran beasiswa khusus PKH, perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi dengan kondisi keuangan daerah guna mencegah potensi kebocoran dan ketidakefisienan anggaran.
"Di satu sisi, masih banyak anak-anak Siak yang sangat membutuhkan beasiswa. Jumlahnya ribuan, dan mereka belum tentu masuk dalam data PKH. Inilah yang sedang kami tertibkan terlebih dahulu sebelum membuka kembali penerimaan beasiswa," terangnya.
Mahadar menjelaskan bahwa program beasiswa PKH sebelumnya telah dievaluasi dengan melibatkan inspektorat dan pihak kampus.
Hasil evaluasi ditemukan kasus seorang mahasiswa penerima PKH yang secara total memperoleh nilai bantuan hingga lebih seratus juta rupiah pertahun.
Sebagai gambaran, seorang mahasiswa PKH dapat menerima bantuan dengan nilai Rp3–10 juta per bulan, mencakup bantuan bulanan yang pembayarannya langsung ke kampus.
Sementara itu, penerima beasiswa jalur prestasi hanya menerima sekitar Rp1 juta per tahun. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, terlebih di tengah banyaknya data penerima beasiswa PKH yang diduga tidak akurat.
"Oleh karena itu temuan-temuan seperti ini perlu kami lakukan evaluasi menyeluruh, guna mencegah potensi kebocoran anggaran, sementara di luar sana masih banyak mahasiswa Siak yang benar-benar membutuhkan. Pesan utama Ibu Bupati jelas, bahwa beasiswa harus adil, tepat sasaran, dan transparan," ujar mantan Kadisdik Siak tersebut.
Mahadar menegaskan, program beasiswa tetap menjadi program prioritas Pemkab Siak. Namun, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Ibu Bupati meminta kepada kami untuk memastikan bahwa program beasiswa bagi mahasiswa Siak tetap berjalan pada tahun 2026, termasuk kewajiban dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh mahasiswa penerima beasiswa PKH," sebutnya.
Diketahui sebelumnya, Kabag Kesra Pemkab Siak, Bayhaki menyatakan bahwa beasiswa PKH 2026 ditiadakan. Penghapusan beasiswa PKH itu dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak baik.
Bayhaki menuturkan, Pemkab Siak fokus terhadap beasiswa prestasi yang dapat membiayai ribuan mahasiswa dengan rata rata satu mahasiswa mendapat Rp1 juta per tahun.
