Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menyebut jika defisit anggaran merupakan hal biasa.
SF Hariyanto menuturkan, kondisi tersebut merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.
Mantan Sekda Riau itu menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.
"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," katanya.
Baca Juga:Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung
SF menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.
Menurut PHR, target ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.
"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.
Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.
Baca Juga:Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid
"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," terang SF Hariyanto.
