Lanjut Ilham, dengan disebutkannya tiga nama itu, seharus sudah cukup membantu Bawaslu Siak untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku money politic.
"Yang diuji keseriusan dan kemauan Bawaslu. Setidaknya, untuk menjaga kondusifitas PSU di 3 TPS di Siak, peran Bawaslu sangat dinantikan. Dan kerja-kerja Bawaslu secara profesional itu karena bisa diuji di kemudian hari jika tidak serius. Misalnya menguji proses penanganan pelanggaran yang harusnya ditangani tapi tidak ditangani ke Dewan Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP)," sebutnya.
Ilham mengingatkan Bawaslu Siak untuk berhati-hati. Pasalnya jika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, Bawaslu Siak bisa saja dilaporkan ke DKPP RI karena bertindak tidak profesional dalam pengawasan persiapan PSU sebagaimana diminta oleh MK.
Sebelumnya diberitakan, dua warga Kampung Jayapura yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara ulang (PSU) datangi kantor Bawaslu Siak untuk menyerahkan bukti dugaan money politic, Senin (10/3/2025) sekira pukul 11.00 WIB.
Baca Juga:Isu Politik Uang Warnai PSU Siak, Nama Politisi PAN Ikut Terseret
Anggota Bawaslu Siak, Ahmad Dardiri menyebutkan dua orang warga yang hadir tersebut menyerahkan dua alat bukti.
"Ada bukti uang dan satu buah flasdisk, untuk jumlah uang dan isi flasdisk nanti akan kita sampaikan. Kami sedang menelusuri," tuturnya, Selasa (11/3/2025).
Dikatakan Dardiri, dari informasi yang disampaikan warga tersebut, uang itu rencananya akan dibagikan ke warga yang berada di TPS 3 Kampung Jayapura untuk memilih paslon 03.
"Uang itu rencananya akan dibagikan untuk memilih paslon 03. Namun hal tersebut akan kami telusuri kebenarannya nanti. Insyaallah akan terungkap," kata Dardiri.
Kontributor : Alfat Handri
Baca Juga:Riuhnya PSU Siak, Perang Narasi di Medsos hingga Aksi Saling Rekam Video
