"Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya mengevaluasi aset yang tidak terpakai, seperti mobil dinas. Aset-aset tersebut bisa dijual atau disewakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita juga punya banyak aset lainya yang potensial, itu yang harus dimaksimalkan untuk menambah pemasukan," jelasnya, Jumat (15/3/2025).
Sementara itu anggota DPRD Riau Ginda Burnama mengatakan bahwa pemotongan TPP ASN adalah pemotongan hak ASN atas upahnya.
"Saya tidak setuju kalau TPP dipotong pak. Hak-hak keringat dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga harus diperhatikan," jelasnya.
Namun, ia meminta agar Gubernur Riau memutasi oknum-oknum OPD yang tidak bekerja maksimal. Sehingga, ASN dapat bekerja sesuai dengan pengupahannya.
Baca Juga:Resmi Pimpin Riau, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Siap Dikritik Warga
"Oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai silahkan pak Gubernur ganti dan rotasi, karena itu juga penyampaian dari masyarakat kepada kita bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat," jelasnya.
Berbeda dengan Ginda, Wakil Ketua DPRD Riau Budiman justru menyetujui kebijakan pemotongan TPP ASN tersebut.
Menurut Budiman, kebijakan ini cukup strategis meskipun harus dikaji lebih dalam agar tidak mengurangi kinerja ASN dalam pemerintahan.
"Kami mendukung langkah ini, tetapi harus ada perencanaan matang dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja, butuh kajian yang mendalam," ucap dia.
Baca Juga:Abdul Wahid-SF Hariyanto Segera Pimpin Riau, Dilantik Awal Bulan Depan
