Presiden Jokowi saat memberi pengarahan pada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah di Bali, Jumat (25/3/2022), meminta mereka mengurangi impor apalagi menggunakan APBN dan APBD.
Jokowi menilai realisasi belanja untuk produk dalam negeri masih cukup rendah, yaitu Rp214 triliun atau sekitar 14 persen dari total belanja barang dan jasa sebanyak Rp1.481 triliun.
“Uang rakyat jangan dibelikan produk impor, harusnya dibelikan untuk produk UMKM, Itu bisa men-trigger (memacu) pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi ke jajarannya.
Presiden menginstruksikan jajarannya segera merealisasikan belanja produk dalam negeri terutama buatan UMKM sampai akhir Mei 2022.
Jika instruksi itu tidak dijalankan, Presiden Jokowi akan mengenakan sanksi mulai dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ia juga menegaskan tidak ragu mengganti pimpinan kementerian/lembaga dan BUMN jika arahannya itu tidak dilaksanakan.
"Nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan sudah seberapa banyak target dicapai," tegas Presiden Jokowi. (Antara)
