SuaraRiau.id - Naiknya harga kedelai yang tinggi di Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) membuat sejumlah perajin tahu dan tempe terpaksa mengurangi produksinya.
Untuk diketahui, harga kedelai per karung ukuran lima kilogram naik Rp 65 ribu, dari sebelumnya hanya Rp 500 ribu.
Lantaran harganya yang naik tersebut, salah satu perajin tahu dan tempe di kawasan Kijang, Bintan, Kasmanto mengemukakan, jika saat ini produksi bahan baku kedelai berkurang 25 kilogram.
Jika biasanya 100 kilogram, kini menjadi 75 kilogram per hari. Pun saat ini, ia terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe yang dihasilkan untuk menyiasati timbulnya kerugian akibat kenaikan kedelai.
Baca Juga:Harga Kedelai Naik, Pengrajin Tahu dan Tempe di Perbatasan Sanggau-Sarawak Mengeluh
"Omzet harian pasti berkurang, tapi mau bagaimana lagi, yang penting produksi tetap jalan dengan menyesuaikan harga kedelai saat ini," kata dia seperti dikutip Antara di Tanjungpinang, Senin (28/2/2022).
Senada dengan Kasmanto, perajin tahu dan tempe di Jalan Batu Hitam, Tanjungpinang, Ganis mengaku kewalahan menentukan harga jual tahu dan tempe di tengah kenaikan harga kedelai di pasaran.
Lantaran itu, ia juga terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe hingga lima persen dari biasanya.
"Harga jual masih normal, meskipun ada sejumlah perajin yang mulai menaikkan harga tahu dan tempe," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat mencari solusi terhadap kenaikan harga kedelai. Ia mengkhawatirkan, jika nantinya akan banyak perajin tahu dan tempe di Pulau Bintan mogok produksi akibat usaha kudapan khas Indonesia tersebut tidak menguntungkan mereka.
Baca Juga:Gakoptindo: Impor dan Tata Niaga Kedelai Harus Diatur Pemerintah!
"Di sejumlah daerah di Indonesia, sudah banyak yang mogok produksi, sementara kita di sini masih bertahan, padahal terseok-seok," kata dia.
Terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaklumi keluhan perajin tahu dan tempe di Pulau Bintan saat naiknya harga kedelai secara nasional tersebut.
Namun, ia mengaku jika pemerintah daerah tak punya kewenangan mengintervensi harga kedelai di pasaran, sebab kewenangannya berada di pemerintah pusat.
"Kedelai di Indonesia diimpor dari luar negeri, jadi wewenangnya ada di pemerintah pusat," ucap Ansar. (Antara)
