SuaraRiau.id - Massa Ormas Pemuda Pancasila atau PP Riau berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau menuntut agar mencopot anggota DPR RI Junimart Girsang, Jumat (26/11/2021).
Ratusan anggota Pemuda Pancasila Riau itu meminta Fraksi PDIP PDRD Riau menyampaikan aspirasinya untuk diteruskan ke pimpinan PDIP Megawati Soekarnoputri.
Aksi massa Pemuda Pancasila Riau mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Salah seorang peserta demonstrasi dalam orasinya mengungkapkan bahwa pernyataan Junimart Girsang tersebut memecah belah bangsa.
"Copot Junimart Girsang dari Anggota DPR RI karena telah memecah belah bangsa," ucap Orator PP dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Jumat (26/11/2021).
Diketahui, Junimart Girsang menuai kemarahan menyusul pernyataannya yang menimbulkan keresahan anggota Pemuda Pancasila se-Indonesia.
"Kami meminta agar Junimart Girsang menjaga ucapannya pada Pemuda Pancasila, karena itu dianggap sudah mencederai hati nurani Pemuda Pancasila se-Indoneia," Kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pansa.
Pemuda Pancasila Riau meminta Junimart Girsang meminta maaf melui media massa atas pernyataannya menimbulkan keresahan anggota Pemuda Pancasila se-Indonesia.
Massa PP mengancam akan menggelar aksi lanjutan apabila dalam tiga kali dua puluh empat jam tuntutannya tidak direspon.
"Tiga kali dua puluh empat jam kita tunggu jawaban itu, kalau tidak aksi ini akan berlanjut," ujarnya.
Sejumlah tokoh Pemuda Pancasila Riau turut hadir dalam aksi desakan pencopotan Junimart Girsang diantaranya Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP Riau Anto Rahman, mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Syamsul Rakan Caniago, dan mantan anggota DPRD Riau tiga periode AB Purba.
Kisruh Pemuda Pancasila berawal dari pernyataan Junimart yang meminta Kemendagri agar menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrok karena telah meresahkan masyarakat. Menurut dia, pemberian izin kepada ormas oleh pemerintah mestinya berdasarkan prinsip untuk menjaga keamanan di tengah masyarakat.
Junimart telah meminta maaf atas pernyataannya itu. Namun, PP menilai pernyataan itu tidak disampaikan secara tulus dan masih bernuansa politis.
