SuaraRiau.id - Veronica Koman angkat bicara soal aksi diplomat muda RI yang memberikan jawaban telak kepada Vanuatu di sidang umum PBB terkait HAM Papua.
Pengacara HAM tersebut mengaku gemas dengan aksi diplomat muda yang membantah tuduhan Vabuatu terkait adanya pelanggaran HAM di Papua.
Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter miliknya @veronicakoman.
"Gemesin ya lama-lama," kata Veronica Koman seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/9/2020).
Dalam cuitannya, Veronica Koman membongkar rahasia alasan dipilihnya diplomat muda untuk menjawab isu pelanggaran HAM Papua di sidang umum PBB.
"Tahu enggak kenapa itu diplomat muda semua yang disuruh untuk baca skrip jawaban?" tanya Veronica.
Untuk diketahui, hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB selalu dibahas mengenai adanya pelanggaran HAM Papua.
Dalam sidang tersebut, tudingan mengenai pelanggaran HAM Papua selalu dijawab oleh diplomat muda.
Veronica menyebut, alasan dipilihnya diplomat muda untuk membacakan skrip jawaban karena para diplomat senior malu dengan jawaban di skrip tersebut.
"Karena yang diplomat senior malu kalau mesti pakai bahasa katrok gitu di forum UN. Kayak enggak tahu adat UN. Nah yang muda dah tuh ditumbalin buat maju," ungkapnya.
Vanuatu Protes HAM Papua
Vanuatu kembali menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua oleh pemerintah dan militer Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (26/9) akhir pekan lalu
Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyinggung adanya pelanggaran HAM, dan menyatakan tidak senang dengan cara Indonesia bersikap atas tuduhan yang mereka luncurkan.
Suara Vanuatu untuk memperjuangkan hak asasi bangsa Papua bukan kali pertama dilontarkan oleh negara yang luasnya hampir sama dengan Pulau Maluku tersebut.
Namun, diplomat-diplomat Indonesia hanya menjawab secara retorika, bahkan menuduh Vanuatu memunyai kepentingan politik di balik kegigihan mereka menyuarakan pelanggaran HAM di Papua.
Diplomat-diplomat Indonesia tak pernah menyajikan data maupun fakta berhasil menekan pelanggaran HAM di Papua.
