Prabowo Bikin Badan Gambut dan Mangrove Baru, WALHI Riau: Seperti Dejavu

Sementara Direktur Riau Women Working Group (RWWG) Amniati menyikapi dalih korporasi atas karhutla terjadi pada wilayah konflik pada areal kerja mereka.

Jika korporasi enggan bertanggunjawab atas areal kerja yang terbakar, sudah seharusnya izin mereka direviu bahkan dicabut dan dikembalikan ke masyarakat. 

Menurutnya, selain menjadi badan pengelolaan gambut dan mangrove, BPGMN harus mampu sebagai bagian dalam penyelesaian konflik agraria serta mendorong pemulihan hak masyarakat atas ruang hidupnya.

"Kemudian proses pemulihan lingkungan hidup harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Hal ini sebagai wujud pemulihan ekosistem dan mengatasi krisis iklim dari tapak," tegas Amniati.