Menhut Serahkan SK Indikatif Hutan Adat di Kuansing, Bahtera Alam Ungkap Potensi Besar

Pemerintah melalui skema Perhutanan Sosial telah mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan hutan adat. Program ini memberi masyarakat adat akses legal untuk mengelola hutan adat secara berkelanjutan.

Dalam rencana nasional, pemerintah bahkan menargetkan 1,4 juta hektare hutan adat dapat diakui dan ditetapkan pada periode 2025–2029. sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola hutan dan memberdayakan masyarakat adat.

"Pengakuan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang mengembalikan ruang hidup masyarakat adat dan memastikan hutan tetap menjadi penopang kehidupan generasi mendatang," tutur Harry.