Koleksi Mobil Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Terjaring Operasi KPK

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke gedung lembaga antirasuah itu di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Gubri Wahid ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama 9 pihak lain terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan pemerintah daerah, Senin (3/11/2025).

Abdul Wahid tengah menjalani pemeriksaan bersama pihak-pihak lain di Gedung Merah Putih KPK. Hingga saat ini, belum diketahui status hukum sang gubernur dan lainnnya.

Seiring dengan itu, harta kekayaan Wahid termasuk koleksi kendaraannya menuai sorotan. Ia mempunyai harta kekayaan sebesar Rp4,8 miliar.

Kekayaannya meliputi tanah, bangunan hingga koleksi mobilnya. Kendaraan ini terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Laporan kekayaan dilayangkan saat Abdul Wahid menjabat anggota DPR RI.

Pria kelahiran Indragiri Hilir ini ternyata memiliki dua mobil yakni Toyota Fortuner Jeep Tahun 2016, seharga Rp400.000.000 dan Mitsubishi Pajero Tahun 2017 seharga Rp380.000.000.

PKB Tanggapi Kadernya Ditangkap KPK

Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Syafiyah Asfar, menanggapi OTT terhadap Gubri Abdul Wahid sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ais menegaskan jika pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

"Sebagai anggota DPP PKB, tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Ais menyampaikan, prinsip partai yang diketuai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jelas, yaitu pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ia berharap agar peristiwa ini dapat menjadi refleksi penting bagi seluruh pejabat publik dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat.

Ais juga menyatakan bahwa kepercayaannya terhadap profesionalisme dan transparansi kerja KPK.

"Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat," kata dia.