Tertekan Tarif AS, Penguatan Ekonomi Domestik Jadi Sebuah Keharusan

SuaraRiau.id - Jawa Barat, sebagai pusat manufaktur dan ekspor nasional, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak gejolak ekonomi global.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono menyebutkan bahwa tekanan krisis sudah terasa sejak awal tahun.

"Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional—dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur—yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional," ujarnya dalam sambutan.

Suwarjono menyampaikan hal itu saat diskusi publik bertajuk Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi yang digelar Suara.com dan Core Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Pencapaian CASA BRI Meningkat Berkat Dukungan Transaksi Digital Super App BRImo

Dalam momen tersebut, para ekonom, pelaku industri, dan pemangku kebijakan menyoroti ancaman dan peluang yang muncul, serta mendesak hadirnya solusi konkret dari level daerah hingga nasional.

Suwarjono menambahkan, berdasarkan data BPS, pada Januari 2025 ekspor nonmigas Jawa Barat ke Amerika Serikat mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi.

Sementara dari Bandung, ekspor ke AS pada Maret 2025 mencapai USD 7,7 juta. Namun, Bandung juga menghadapi gelombang PHK massal, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akibat penurunan pesanan dan meningkatnya persaingan dengan produk impor.

Kebijakan tarif baru dari AS dikhawatirkan akan menekan permintaan ekspor lebih lanjut, sementara arus masuk produk impor semakin meningkat, sehingga industri dalam negeri berpotensi terpukul dua kali lipat.

Dalam sesi diskusi, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, PhD, mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi risiko serius akibat perang dagang AS-Tiongkok, dengan data menunjukkan penurunan ekspor China ke AS hingga 10,5% pada 2025, sementara ekspor ke ASEAN meningkat hingga 19,1%.

Baca Juga: Kasus Penembakan Habib Bahar, Polisi Periksa Delapan Orang

Menurut perhitungan CORE, potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai 4,1 miliar USD dengan kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun, situasi yang diperburuk oleh perlambatan ekonomi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Prof Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran memaparkan dampak kebijakan tarif AS terhadap industri Jawa Barat, terutama sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang telah mengalami tekanan signifikan hingga beberapa perusahaan mengalami kerugian, tutup, dan melakukan PHK.

Merespons hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengungkapkan bahwa pelaku usaha saat ini sedang menghadapi tekanan berlapis.

"Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron," ujar Ning.

Ia menjelaskan, bahwa proses perizinan pun sering tidak transparan. Janji izin usaha selesai dalam dua minggu sering kali meleset jadi berbulan-bulan karena harus melewati banyak meja.

Masalah tenaga kerja pun tak kalah pelik, dipolitisasi, sering terjadi aksi demo berkepanjangan, dan regulasi pengupahan yang rentan intervensi politis.