Riau Defisit Anggaran, Gubri Wahid Tingkatkan PAD lewat Pajak Kendaraan Bermotor

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mencari jalan keluar mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Salah satu yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Diketahui, masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Gubri Wahid, Selasa (18/3/2025), mengaku akan berkoordinasi dengan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk melakukan penertiban penunggak pajak.

Dia menyampaikan, pajak adalah salah satu pemasukan bagi PAD. Apalagi, saat ini kondisi keuangan Riau sedang kritis dengan angka defisit mencapai Rp3,5 triliun.

Kekinian, Abdul Wahid menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak kendaraan bermotor.

"Kita ingin pajak-pajak yang belum tertagih agar dapat dimaksimalkan penagihannya. Terkait mekanisme saya rasa perlu adanya beberapa perbaikan yang harus kita lakukan, terutama terkait pembayaran digital harus dioptimalkan," katanya di Aula Kantor Bapenda Riau pada Kamis, (20/3/2025).

Wahid bahkan meninjau langsung layanan pembayaran pajak di Kantor Samsat Bapenda Riau. Dia juga mengaku sudah berdiskusi bersama Kepala Bapenda Riau terkait apa saja langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan PAD.

"Terutama dari sisi pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, karena ini komponen yang masih bisa kita gali dan optimalkan," ungkap dia.

Gubri berdialog dengan petugas dan wajib pajak untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar.

Baca Juga: Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

Wahid mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan kualitas layanan, namun tetap mendorong agar terus dilakukan perbaikan dan inovasi demi kenyamanan masyarakat.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kreatif dan teknologi berbasis digital guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

"Tadi ada kendalanya masyarakat yang tidak membawa KTP, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau untuk bagaimana ini dimaksimalkan agar tidak perlu pakai KTP. Karenakan KTP itu sudah bisa online dan bisa di cek pada sistem," jelas Gubri Wahid.

Dia mengungkapkan, selain karena kurangnya informasi mengenai tata cara pembayaran pajak, keengganan masyarakat untuk membayar pajak juga kerap dipengaruhi oleh rumitnya proses pembayaran serta jauhnya jarak dan lokasi yang harus ditempuh.

Untuk itu, Wahid meminta agar UPT Bapenda lebih proaktif melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Harus ada inovasi, tadi sudah ada UPT yang melakukan penagihan pajak secara door to door. Saya mengusulkan kalau perlu petugas pajak buka posko di Masjid atau di kantor-kantor desa, jadi diumumkan kepada masyarakat yang mau bayar pajak bahwa petugas pajaknya ada setiap hari apa saja," sebut dia.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

"Pendekatan pelayanan itu penting. Tadi saya minta ke Ibu Kepala Bapenda untuk mobil samsat keliling itu dilaksanakan. Saya tidak mau lagi ada keluhan bahwa bayar pajak itu susah," tegasnya.

Riau defisit anggaran

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian.

Kata Gubernur Riau Abdul Wahid, biasanya jika terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.