Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

Ia menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.

"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.

Wahid pun memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk THR akan dibayarkan sebelum Lebaran.

"Untuk TPP belum ada namun hal itu salah satu bagian yang perlu dikoreksi. Untuk THR itu kan perintah presiden dan akan kita bayarkan sebelum lebaran," tegasnya.

Baca Juga: Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung

Wagubri sebut hal biasa

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menyebut jika defisit anggaran merupakan hal biasa.

SF Hariyanto menuturkan, kondisi tersebut merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

Mantan Sekda Riau itu menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," katanya.

Baca Juga: Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

SF menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.

Menurut PHR, target  ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.

"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.

Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.

"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," terang SF Hariyanto.