Riau Defisit Anggaran, Gubri Abdul Wahid Bakal Buru Para Penunggak Pajak

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengungkapkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Gubri Wahid pun mengaku akan berkoordinasi dengan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk melakukan penertiban penunggak pajak.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kapolda Riau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak penunggak pajak yang belum membayar pajaknya, jadi kita akan menggelar razia untuk menertibkan," jelasnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.

Pernyataan itu disampaikan Wahid saat bersilaturahmi bersama Kapolda Riau di Kantor Gubernur Riau pada Selasa (18/3/2025).

Dia menyampaikan, pajak adalah salah satu pemasukan bagi PAD. Apalagi, saat ini kondisi keuangan Riau sedang kritis dengan angka defisit mencapai Rp3,5 triliun.

Sementara itu, Kapolda Irjen Herry Heryawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi bersama Pemprov Riau untuk membangun Riau yang lebih baik.

"Sebagai warga baru di Riau, saya datang untuk bersilaturahmi dan meminta arahan dari Pak Gubernur sebagai pimpinan Forkopimda. Saya ingin mengetahui bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Riau yang lebih baik," ungkapnya.

Irjen Herry menuturkan jika, selain koordinasi dalam meningkatkan PAD, kepolisian juga menyoroti pentingnya keamanan dan ketertiban menjelang Lebaran.

Dia menegaskan bahwa jajarannya akan meningkatkan pengamanan guna memastikan arus mudik dan perayaan Idulfitri berjalan lancar.

Baca Juga: Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran

"Selama ini, keamanan di Riau sudah baik. Kedepan tentu harus ditingkatkan, terutama menjelang lebaran," tegas Herry.

Gubri Abdul Wahid pusing

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengaku pusing dengan defisit anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Defisit ini melonjak hampir tiga kali lipat dari prediksi.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit anggaran 2025 tersebut mencapai Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian. Biasanya terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," sebutnya.

Polemik defisit anggaran yang dipusingkan Gubernur Abdul Wahid baru-baru ini, ternyata pernah disinggung mantan Gubri Syamsuar saat Debat Pilkada Kedua tahun lalu.

Syamsuar yang berpasangan dengan Mawardi Saleh menyampaikan jika angka defisit diprediksi baru mencapai Rp1,3 triliun.

Syamsuar kala itu menyebut jika defisit merupakan sejarah yang tak pernah terjadi dalam gubernur-gubernur Riau sebelumnya.