SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid kembali buka suara terkait polemik defisit APBD 2025 yang tengah dihadapi di provinsi yang dipimpinnya.
Meski demikian, orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning itu berjanji akan mengutamakan hal-hal yang bersifat pelayanan publik di tahun 2025.
Terbaru, Abdul Wahid mendatangi Kantor Kejati Riau untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai program kerja tahun 2025 yang bersifat urgen dan yang bisa ditunda hingga tahun depan.
Usai pertemuan, kepada awak media Abdul Wahid mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak serta mempertimbangkan penundaan beberapa program hingga tahun depan.
Baca Juga: Beda Gubri Wahid yang Pusing, Wakilnya Malah Santai Tanggapi Defisit Anggaran
Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus disesuaikan dengan situasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Wahid menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.
"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.
Ditanya soal usulan anggaran pembangunan rumah Kejati Riau yang mencapai Rp10 miliar dan hibah vertikal, Abdul Wahid mengaku akan melakukan evaluasi dan akan memprioritaskan perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.
Gubernur mengakui bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Abdul Wahid Sosok Gubri Didukung UAS, Kini Pusing Mikirin Defisit APBD Capai Triliunan
"Beberapa proyek infrastruktur mungkin terdampak, tetapi saya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati. Ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap kami dahulukan," kata Wahid.
Meski demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk THR akan dibayarkan sebelum Lebaran.
"Untuk TPP belum ada namun hal itu salah satu bagian yang perlu dikoreksi. Untuk THR itu kan perintah presiden dan akan kita bayarkan sebelum lebaran," tegasnya.
Wagubri SF Hariyanto sebut masalah klasik
Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit anggaran yang terjadi adalah hal biasa.
Diketahui, Gubri Wahid mengaku pusing tujuh keliling karena terjadi defisit APBD Riau. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).
Menanggapi itu, SF Hariyanto mengungkapkan jika kondisi tersebut merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.
Kepada awak media, dia menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.
"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," katanya.
SF menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.
Menurut PHR, target ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.
"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.
Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.
"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," tegas mantan Sekda Riau itu.
Kontributor : Rahmat Zikri
Berita Terkait
-
APBD Jakarta Tembus Rp 91 T, Pramono Minta Kejagung Ikut Awasi: Biar Tidak Ada Lubang
-
Punya APBD Lebih dari Rp7 T, Respon Pemkab Bekasi Tangani Banjir Disorot Publik
-
Pemprov DKI Efisiensi Rp1,548 Triliun, Bakal Dipakai untuk Program Prioritas Pramono-Rano
-
Pendapatan Pajak Jakarta Terancam Turun! Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo
-
Prabowo Gaungkan Efisiensi, Tapi Jumlah Menteri Terbanyak di Dunia
Terpopuler
- Gubri Wahid Pusing Mikirin Defisit APBD: Omongan Syamsuar Terbukti, Sempat Diejek SF Hariyanto
- Colek Erick Thohir, 5 Pemain Keturunan Grade A Siap Dinaturalisasi Timnas Indonesia Setelah Maret 2025
- Manajer Respons Potensi Dean James hingga Joey Pelupessy Rusak Keseimbangan Timnas Indonesia
- Eks Penyerang AZ Alkmaar Kelahiran Zwolle: Saya Dihubungi PSSI
- Erick Thohir Singgung Kevin Diks dan Sandy Walsh: Saya Tidak Tahu
Pilihan
-
Timnas Indonesia Jalani Latihan Perdana, Suporter: Baunya Wangi Banget
-
Eksklusif Prediksi Australia vs Timnas Indonesia: Laga Krusial dan Magis Racikan Patrick Kluivert
-
Pasar Saham Indonesia Terjun Hebat, Lebih Parah dari IHSG Era Pandemi COVID-19?
-
IHSG Anjlok, Bos BEI Salahkan Donald Trump
-
IHSG Anjlok, Pertumbuhan Ekonomi RI Kena Pangkas Lagi Dibawah 5 Persen Pada 2025
Terkini
-
Rencana Perbaikan Payung Elektrik Masjid Annur, Proyek Pernah Disenggol Dugaan Korupsi
-
Pengusaha Seni Ukir Jepara Raih Pasar Global Lewat BRI UMKM EXPO(RT) 2025
-
PSU Heboh Money Politic hingga Cawe-cawe Pejabat, Ketua Bawaslu Siak sampai Curhat di Medsos
-
Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid
-
Puluhan Rumah di Benteng Hulu Siak Kembali Terendam Banjir, Warga Sindir Bupati