SuaraRiau.id - Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengingatkan para RT dan RW untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada serentak 2024.
Seluruh RT dan RW di Pekanbaru harus netral dalam proses Pilkada 2024. Bagi yang terbukti jadi tim sukses terancam diberhentikan.
"Tapi Bapak-bapak mendapat honor dari APBD, kalau masuk tim sukses, saya bicarakan dengan kabag hukum ternyata bisa diberhentikan," kata Risnandar.
Mereka adalah bagian dari pemerintah kota Pekanbaru sehingga tidak bisa menjadi bagian tim sukses pasangan calon. Apalagi setiap bulan menerima honor yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru.
Hal ini membuat para RT dan RW tidak bisa jadi tim sukses dalam Pilkada. Para RT dan RW memang punya hak pilih dalam pemungutan suara nanti pada Pilkada serentak.
Risnandar pun mempersilahkan RT dan RW menentukan pilihannya tapi tetap harus netral dalam proses Pilkada.
"Maka saya ingatkan kembali agar RT dan RW jangan sampai jadi tim sukses pasangan calon," ungkapnya.
Risnandar juga mengingatkan seluruh organisasi masyarakat di bawah pemerintah agar menjaga netralitasnya. Ia menyebut jangan sampai organisasi itu malah memperlihatkan dukungan ke salah satu pasangan calon.
"Kan pembiayaannya dari APBD kota juga, jangan terlibat dalam politik praktis memanfaatkan organisasi yang ada," ulasnya.
Baca Juga: Muncul Isu Pemeriksaan Muflihun Politisasi, Polda Riau Kasih Penjelasan
Pj Wali Kota menyampaikan agar seluruh RT dan RW bisa menjaga stabilitas politik jelang Pilkada serentak kali ini. Ia mengajak semua pihak agar mengawasi dinamika politik jelang pilkada serentak.
"Maka kita kawal bersama agar RT, RW dan ormas di bawah pemerintah bisa memperlihatkan netralitas," tegas Risnandar.
Berita Terkait
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
BRI Siapkan SAR 152,49 Juta untuk Dukung Kebutuhan Living Cost Jemaah Haji 2026
-
Cicil Emas Makin Mudah di BRImo, Nikmati Investasi Praktis dengan Bonus Cashback Menarik
-
Karhutla Riau Diprediksi Meningkat di Juni 2026 Akibat El Nino
-
Siswa SMP Meninggal Akibat Ledakan di Sekolah, Disdik Siak Bantah Isu Rakit Bom
-
Sekda Riau Jadi Saksi Sidang Korupsi Dinas PUPR yang Seret Abdul Wahid