Menteri AHY Sampaikan Nomor Pengaduan Mafia Tanah ke Masyarakat Riau

SuaraRiau.id - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan layanan bantuan (hotline) pengaduan masyarakat terhadap mafia tanah ke nomor 081110680000.

AHY mengungkapkan, masyarakat yang memiliki permasalahan terkait mafia tanah bisa menghubungi nomor tersebut atau langsung datang ke Kantor Pertanahan (Kantah) yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. 

"Nanti itu bisa disampaikan apa pengaduannya, apa masalah dan kasusnya sehingga kami bisa atasi dan paling tidak kami atensi secara lebih responsif lagi," ujarnya usai memberikan sertipikat tanah kepada warga Pekanbaru, Jumat (31/5/2024).

AHY juga memastikan pihak ATR/BPN akan merespons pengaduan itu secara tanggap dan efektif, sebagai komitmen dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Baca Juga: Momen AHY dan Surya Paloh Bertemu Kembali, Apa yang Dibahas?

"Jadi Bapak Ibu datang saja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri," tegas suami Annisa Pohan itu.

Lebih lanjut, AHY juga menuturkan, dirinya akan melakukan pemberantasan mafia tanah secara progresif dan agresif dengan membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga seperti halnya dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Selain itu, komitmen mewujudkan zona integritas dilakukan di lingkungan ATR/BPN supaya memitigasi permainan di internal.

Sebelumnya AHY mengatakan telah memiliki puluhan target operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah. 

Proses penindakan terhadap mafia merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena selama ini menurut dia, mafia tanah menjadi penyebab munculnya keresahan terkait rasa keadilan di tengah masyarakat.

Baca Juga: AHY Klaim Elektabilitas Demokrat Membaik, Ingatkan Kader Jangan Berpuas Diri

"Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah begitu, masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonomi juga di atas, tapi seringkali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan," tegas Ketua Umum Demokrat tersebut. (Antara)