SuaraRiau.id - Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Risnandar Mahiwa SSTP MSi segera dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru, Rabu (22/5/2024).
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dikabarkan bakal langsung melantik Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang habis masa jabatannya pada 22 Mei 2024 ini.
"Salinan SK sudah diterima. Sore ini (pukul 17.00 WIB) pelantikannya di Gedung Daerah," kata SF Hariyanto, Rabu (22/5/2024).
Sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Ariadi juga telah diperintahkan oleh Pj Gubernur untuk menyiapkan prosesi pelantikan Pj Wali Kota Pekanbaru.
"Insya Allah (pelantikan) dilaksanakan di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau. Pj Gubernur yang akan melantik langsung,” ujar Ariadi.
Menurutnya, salinan SK penunjukan Risnandar Mahiwa melalui WhatsApp dan telah diterima oleh Pj Gubernur Riau untuk selanjutnya diserahkan langsung saat pelantikan.
Diketahui, sebelumnya Pemprov Riau mengusulkan tiga nama untuk Pj Wali Kota Pekanbaru yakni Eva Revita, Emri Juli Arnis, dan Indra Pomi Nasution. Sementara, DPRD Pekanbaru mengusulkan Sekretaris DPRD, Hambali ke Kemendagri.
Namun belakangan usulan daerah tidak diterima dan Kemendagri menunjuk Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun.
Profil Risnandar Mahiwa
Risnandar Mahiwa lahir di Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1983. Ia saat ini merupakan pejabat Pangkat Pembina (IV/a).
Riwayat Pendidikan
- Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009)
- D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006)
Riwayat Jabatan
- Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022)
- Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018 hingga sekarang)
- Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016-2018)
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014-2016)
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012-2014)
- Lurah Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (2009).
Berita Terkait
-
Hadiri Perayaan Cap Go Meh, Wamendagri Bima Arya Puji Toleransi di Kota Singkawang
-
BPSDM Kemendagri Hanya Tanggung Biaya Retreat Kepala Daerah di Magelang, Perjalanan Dinas Ditanggung APBD
-
Wamendagri Ribka Haluk Dampingi Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya
-
Wamendagri Ajak Seluruh Stakeholder Berkolaborasi Dukung Program Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
-
Hari Peduli Sampah Nasional 2025, Ketum Seruni Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan Lingkungan
Tag
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Video Pasien 'Ditolak' Berobat di Siak Ternyata Benar Adanya, Puskesmas: Miskomunikasi
-
Akhir Pelarian Nader Taher, Terpidana Korupsi Rp35 M yang Sempat Ganti Identitas
-
Menteri UMKM Apresiasi BRI yang Tetap Konsisten Mendukung Sektor UMKM
-
Viral Emak-emak di Siak Ditolak Berobat gegara Tak Bawa KTP, Ini Penjelasan Puskesmas
-
Kasus Korupsi Flyover Simpang SKA, Pensiunan PNS hingga ASN PUPR Riau Diperiksa