Sederet Pro Kontra Kepemimpinan Syamsuar dan Edy Natar selama 2023

SuaraRiau.id - Kebijakan Pemprov Riau sepanjang 2023 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pergantian Gubernur Riau hingga perombakan susunan pejabat yang dilakukan berulang-ulang.

Di antaranya pembatalan perjalanan dinas Gubernur Riau dan rombongan pejabat Pemprov ke Jerman, pelantikan pengganti Syamsuar hingga mutasi puluhan pejabat.

Berikut ini, rangkaian pro dan kontra kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang disusun Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.

1. Perjalanan dinas Gubernur Riau ke Jerman
Gubernur Riau Syamsuar kala itu akhirnya membatalkan perjalanan dinasnya ke Jerman. Hal tersebut lantaran lawatannya ke luar negeri mendapatan sorotan tajam dari sejumlah pihak.

Syamsuar ternyata tak sendiri dalam rencana perjalanan dinas itu. Sejumlah pejabat dikabarkan ikut berangkat, di antaranya Misnarni Syamsuar, Asisten I Masrul Kasmy hingga kepala bidang dari Dinas Pendidikan. Namun ada pula nama istri Masrul, yaitu Tengku Reny Asmaharni.

Perjalanan ke Jerman itu untuk menjalin kerjasama antara Provinsi Riau dan Jerman tersebut dinilai dibarengi dengan niat untuk jalan-jalan menjelang habis masa jabatannya.

Rencananya, rombongan Gubernur Riau menjadwalkan perjalanan ke Jerman pada 20 Oktober hingga 28 Oktober 2023. Namun kemudian dibatalkan.

Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan saat itu menyatakan jika Gubernur Syamsuar tidak pas jika memboyong rombongannya pergi ke Jerman. Apalagi menjelang mundur dari jabatannya.

2. PI 10 Persen untuk Riau
Gubernur Riau Syamsuar dalam pidatonya menyampaikan harapan agar percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning semakin melaju. Pasalnya, di masa kepemimpinannya, Participating Interest (PI) 10 Persen telah diperjuangkan dari Pertamina.

"Alhamdulillah saya sudah mengurus Participating Interest 10% dari Pertamina, dan itu sudah disetujui oleh Pertamina dan SKK Migas, serta telah disetujui Menteri ESDM," katanya di hadapan ASN lingkungan Pemprov Riau, Senin 16 Oktober 2023.

Syamsuar menuturkan bahwa anggaran dari PI 10 persen itu akan diterima oleh Pemprov Riau pada tahun 2023.

3. Sepekan jadi Plt Gubernur Riau, Edy Natar lantik pejabat
Sepekan menjabat Plt Gubernur Riau, Edy Natar Nasution sudah melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Hal itu untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah usai ditinggalkan Syamsuar.

Langkah Edy Natar dinilai seolah tak puas dengan kebijakan penempatan pejabat publik pada masa Syamsuar.

Pengamat Politik Aidil menjelaskan jika pelantikan dan mutasi susunan pejabat pada dasarnya adalah hal yang wajar.

Ia menyebut, pada hakikatnya proses mutasi, yang paling penting adalah bagaimana menempatkan orang yang tepat yang sesuai dengan kompetensinya dan posisi jabatannya.

"Pada hakikatnya proses mutasi merupakan sesuatu yang biasa dan wajar. Yang paling penting itu, orang yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya," ungkap Aidil, Sabtu (11/11/2023).

4. Pejabat baru diganti Edy Natar
Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau mengundang atensi. Pasalnya, pelantikan ini terkesan janggal karena ada sejumlah pejabat yang baru seminggu dilantik sudah dilantik lagi untuk menempati posisi berbeda.

Nama-nama tersebut seperti nama Firdaus yang baru saja menjabat sebagai Kepala UPT Samsat oleh Syamsuar, kini dilantik sebagai Kabid Pembinaan Guru di Dinas Pendidikan Riau.

Selain itu, terdapat juga nama Teguh Ikhsan yang dilantik Gubernur Riau Syamsuar pada 31 Oktober 2023 sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Riau, kini posisinya sudah digantikan oleh Rionaldi Risti yang dilantik oleh Edy Natar Nasution pada Jumat kemarin.

Ada juga nama Slamat Haryadi (Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasib seperti Teguh, digantikan oleh Tengku Arif Lukman yang dilantik Edy Natar Nasution.

Sebelumnya, Sekda Riau SF Hariyanto mengatakan, pelantikan merupakan hal yang biasa bagi seorang ASN. Pelantikan ini berdasarkan evaluasi terhadap kinerja dan rekam jejak pejabat pada posisinya.

"Pelantikan, rotasi, mutasi itu biasa. Itu merupakan penilaian dari pimpinan terhadap rekam jejak kita, jadi kita saja yang menilainya," terang dia, Jumat (10/12/2023).