SuaraRiau.id - DPRD dan Pemprov Riau akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, Rabu (29/11/2023).
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,8 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kelmi Amri menjelaskan jika alokasi anggaran diselaraskan dengan program prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Alokasi untuk pendidikan senilai 26 persen dan infrastruktur pelayanan publik mencapai 40 persen.
"Kita tetap fokus pada program prioritas. Seperti alokasi anggaran infrastruktur sekitar 43 persen, kemudian belanja pegawai kita di 20 sekian persen. Kita tentu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak, terkhusus persoalan jalan," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).
Kelmi ingin Pemprov Riau merealisasikan program yang sifatnya mendesak seperti infrastruktur jalan yang sudah menjadi keluhan masyarakat.
"Kita berharap Pemprov bergerak lebih cepat karena beberapa ruas jalan provinsi dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ini kan sudah disahkan, semoga tidak ada kendala lagi lah," ujar Kelmi.
Lebih lanjut, Kelmi Amri menyebutkan setelah disahkan, draf raperda APBD ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu diserahkan ke Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti.
"Kita berharap, evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya, sehingga proses pembangunan di Riau dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," kata Kelmi Amri.
Adapun pada Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, untuk pendapatan daerah direncanakan senilai Rp10 triliun.
Sedangkan, untuk kebutuhan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2024 direncanakan senilai Rp11 triliun, sehingga terdapat defisit, dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). (Antara)
Berita Terkait
-
Obligasi Daerah Berpotensi Dongkrak Investasi hingga 30 Persen, BPD Siapkan Skema Rp10 Triliun
-
Mendagri Beri Restu, Jakarta Pakai Pinjaman PT SMI Rp 4,5 Triliun untuk Tambal APBD 2027
-
Usulan Belanja DPRD DKI Menggelembung, Kelebihan Pagu APBD 2027 Tembus Rp3,22 Triliun
-
Izin Obligasi Rp5,6 Triliun Belum Terbit, Pembahasan APBD DKI 2026 Kian Pelik
-
Suahasil Tetapkan Batas Defisit APBD 2027 Maksimal 2,5 Persen, Utang Pemda Makin Diperketat
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai