SuaraRiau.id - DPRD dan Pemprov Riau akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, Rabu (29/11/2023).
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,8 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kelmi Amri menjelaskan jika alokasi anggaran diselaraskan dengan program prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Alokasi untuk pendidikan senilai 26 persen dan infrastruktur pelayanan publik mencapai 40 persen.
"Kita tetap fokus pada program prioritas. Seperti alokasi anggaran infrastruktur sekitar 43 persen, kemudian belanja pegawai kita di 20 sekian persen. Kita tentu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak, terkhusus persoalan jalan," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).
Kelmi ingin Pemprov Riau merealisasikan program yang sifatnya mendesak seperti infrastruktur jalan yang sudah menjadi keluhan masyarakat.
"Kita berharap Pemprov bergerak lebih cepat karena beberapa ruas jalan provinsi dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ini kan sudah disahkan, semoga tidak ada kendala lagi lah," ujar Kelmi.
Lebih lanjut, Kelmi Amri menyebutkan setelah disahkan, draf raperda APBD ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu diserahkan ke Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti.
"Kita berharap, evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya, sehingga proses pembangunan di Riau dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," kata Kelmi Amri.
Adapun pada Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, untuk pendapatan daerah direncanakan senilai Rp10 triliun.
Sedangkan, untuk kebutuhan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2024 direncanakan senilai Rp11 triliun, sehingga terdapat defisit, dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). (Antara)
Berita Terkait
-
APBD DKI 2026 Turun ke Rp79,59 Triliun, DPRD Jakarta Janji Bansos dan Sekolah Tetap Aman
-
Meki Nawipa: Pendapatan Daerah Papua Tengah Lampaui Target, PAD Tumbuh hingga 114,5 Persen
-
Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
-
Sempat Mandeg Sejak 2019, Sertifikasi Tanah Warga Jakarta Butuh Dana Pemerintah Pusat
-
Ngeluh Gaji PPPK? Mendagri Tito Tantang Pemda: Bedah APBD dan Efisiensi Dulu!
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Sekolah TK-SMP di Pekanbaru Diliburkan Akibat Kabut Asap Karhutla
-
Diselimuti Kabut Asap, Kualitas Udara Pekanbaru Sangat Tidak Sehat
-
Pamer Tuak di Pacu Jalur, TikToker asal Sumut Akhirnya Minta Maaf
-
Pemadaman Karhutla di Pelalawan Terhambat Angin Kencang dan Asap Pekat
-
3 Oknum Polsek Rupat Utara Terbukti Bersalah Diminta Pindah ke Luar Riau