SuaraRiau.id - DPRD dan Pemprov Riau akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, Rabu (29/11/2023).
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,8 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kelmi Amri menjelaskan jika alokasi anggaran diselaraskan dengan program prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Alokasi untuk pendidikan senilai 26 persen dan infrastruktur pelayanan publik mencapai 40 persen.
"Kita tetap fokus pada program prioritas. Seperti alokasi anggaran infrastruktur sekitar 43 persen, kemudian belanja pegawai kita di 20 sekian persen. Kita tentu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak, terkhusus persoalan jalan," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).
Kelmi ingin Pemprov Riau merealisasikan program yang sifatnya mendesak seperti infrastruktur jalan yang sudah menjadi keluhan masyarakat.
"Kita berharap Pemprov bergerak lebih cepat karena beberapa ruas jalan provinsi dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ini kan sudah disahkan, semoga tidak ada kendala lagi lah," ujar Kelmi.
Lebih lanjut, Kelmi Amri menyebutkan setelah disahkan, draf raperda APBD ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu diserahkan ke Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti.
"Kita berharap, evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya, sehingga proses pembangunan di Riau dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," kata Kelmi Amri.
Adapun pada Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, untuk pendapatan daerah direncanakan senilai Rp10 triliun.
Sedangkan, untuk kebutuhan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2024 direncanakan senilai Rp11 triliun, sehingga terdapat defisit, dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). (Antara)
Berita Terkait
-
Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Menkeu Purbaya Perketat Batas Defisit APBD 2026 Jadi 2,5%
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Inilah Kisah Sukses Desa Pajambon Lewat Program Desa BRILiaN Karya BRI
-
Dari Earth Hour ke Aksi Nyata, Inilah Komitmen Berkelanjutan BRI
-
Kampung Koboi Jadi Ikon Transformasi Desa Tugu Selatan Bersama BRI Desa BRILiaN
-
BRI Hadirkan Fitur Pesan Obat di BRImo, Kolaborasi Praktis dengan Apotek K-24
-
Desa Manemeng Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan melalui Program Desa BRILiaN